KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Skema pembagian beban (burden sharing) pembiayaan utang untuk pemulihan ekonomi nasional antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) memunculkan potensi risiko. Salah satunya, lonjakan inflasi nasional tahun ini.

Skema burden sharing memuat beberapa ketentuan. Pertama, BI menanggung beban bunga utang hingga 100% dari beban public goods seperti anggaran kesehatan, perlindungan sosial, serta sektoral, kementerian dan lembaga (K/L), dan pemerintah daerah yang pembiayaannya diperkirakan mencapai Rp 397,60 triliun. BI akan melakukan pembelian surat berharga negara (SBN) secara private placement dengan referensi suku bunga reverse repo rate.

Baca Juga: Betulkah sudah waktunya optimis di saham?

Kedua, BI menanggung beban utang belanja non public goods khusus UMKM dan korporasi non UMKM sebesar Rp 177,03 triliun. Dalam skema ini, pemerintah menerbitkan SBN lewat mekanisme pasar dengan BI sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati pada 16 April 2020 lalu. 

Pemerintah akan menanggung bunga sebesar 1% di bawah reverse repo rate. Sedangkan sisanya, ditanggung BI. Ketiga, pemerintah menanggung semua pembiayaan non public goods lainnya senilai Rp 329 triliun mengikuti suku bunga pasar.

Baca Juga: Anggota Komisi XI DPR: Pemerintah ingin perkuat peran BI dalam PEN lewat revisi UU BI

Ekonom Institut Kajian Strategis (IKS) Universitas Kebangsaan RI Eric Sugandi melihat, skema burden sharing berpotensi mendongkrak inflasi ke 5%-6% tahun ini. Namun 2021, inflasi berangsur turun ke 3%-3,5%. "Tanpa skema ini, IKS memproyeksikan inflasi di kisaran 2,7%-3% tahun ini," katanya, (12/7). 

Menurut Eric, skema burden sharing dapat memberikan sentimen positif kepada pelaku pasar obligasi bahwa Indonesia bisa memenuhi sebagian dari kebutuhan pembiayaan utang melalui penerbitan SBN. Namun, pasar mengkhawatirkan risiko naiknya inflasi dari kebijakan ini.

Asal tahu saja, imbal hasil surat utang negara (SUN) tenor 10 tahun turun dari 7,2% pada penutupan perdagangan 3 Juli 2020 turun ke 7,1% pada penutupan perdagangan 10 Juli 2020. "Penurunan imbal hasil menunjukkan kenaikan harga obligasi yang bersangkutan," kata Eric.

Sebelumnya, Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo mengakui, langkah bank sentral dalam membeli SUN ini berpotensi menaikkan inflasi.  Namun menurut Dody, hal ini hanya bersifat sementara.

"Inflasi bisa naik kalau BI terus melakukan pembelian SBN pemerintah. Karena berarti, ekspansi moneter bisa tercatat cukup besar," kata Dody belum lama ini.  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adinda Ade Mustami