KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengklaim Brunei Darussalam tertarik untuk berinvestasi di sektor logistik di IKN. 

Hal itu disampaikan oleh Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono dalam ASEAN Business Advisory Council Business Roundtable on Borneo, di Hotel Sultan Jakarta, Selasa (5/9). 

Agung menyampaikan bahwa rencana investasi tersebut masih dalam tahap negosiasi antara pemerintah dan calon investor. 

"Sudah ada beberapa meeting, one on one meeting, kita masih follow up untuk menjadi surat minat atau Letter of Intent (LoI)," jelas Agung di jumpai setelah ASEAN Business Advisory Council Business Roundtable on Borneo, di Hotel Sultan Jakarta, Selasa (5/9). 

Baca Juga: OIKN Ajak Investor Kawasan Borneo Investasi di IKN

Selain di sektor logistik, menurutnya, Brunei Darussalam juga cocok menjadi mitra dalam pengembangan industri halal mulai dari makanan sampai farmasi. Selain itu, ia berharap Brunei Darussalam juga bisa berinvestasi di sektor keuangan perbankan. 

"Brunei kita kenal kuat potensi  industri halal, misalnya, halal food, halal pharmaeutical, islamic banking, islamic trading, kemudian juga islamic tourism, ini kita harapkan bisa masuk (di IKN)," jelas Agung. 

Dalam kesempatan sebelumnya, Agung mengatakan saat ini sudah ada 270 LoI terkiat investasi di IKN. Lebih dari setengah LoI tersebut terdiri dari investor yang berasal dari dalam negeri dan sisanya berasal dari Malaysia, Singapura, Jepang dan Korea. 

Agung menjelaskan sejauh ini minat investasi terbanyak terkait dengan teknologi karena konsep yang ditawarkan IKN terkait dengan smartcity. Ia mengatakan, dalam pembangunan IKN, pemerintah mengkategorikan pembangunan terbagi menjadi tiga area yaitu work, live and play. 

Baca Juga: Pengusaha Sektor Hiburan Akan Investasi Rp 20 Triliun di IKN Nusantara

Area pekerjaan atau work dibangun sepenuhnya oleh pemerintah yang meliputi area fasilitas dasar seperti kantor pemerintahan, jalan dan lainnya. Sementara area tempat tinggal atau live dibangun dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Khusus untuk tempat tinggal, Agung menyebut, terdapat dua investor Malaysia yang sudah masuk tahap uji kelayakan untuk ditindaklanjuti.

"Jadi dia sudah mengajukan surat dan sudah dievalusi dan memenuhi syarat kemudian dapat surat untuk diproses. Kalau sudah uji kelayakan dan evaluasi dari pemerintah nanti tinggal tender," imbuh Agung.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .