JAKARTA. Badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengaku terimbas gejolak pasar saham. Sebab ada portofolio yang dibenamkan di pasar modal. Pramudya Iriawan Buntoro, Assistant Vice President Aktuaris BPJS Ketenagakerjaan mengakui, perekonomian yang lesu saat ini berdampak pada dana kelolaan jaminan hari tua (JHT). Namun meski demikian, dampak yang dirasakan belum besar terhadap keseluruhan dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, dana kelolaan bulan Juli secara nominal belum menunjukkan penurunan. "Memang ada dampak pelemahan pasar saham namun masih terbantu oleh akumulasi iuran baru. Meski demikian, manfaat kepesertaan (imbal hasil) tidak berkurang," ujar Pramudya, Selasa (25/8). Hingga Juli 2015, dana kelolaan JHT sebesar Rp 170 triliun. Gonjang-ganjing ekonomi yang terjadi belakangan ini tidak menutup kemungkinan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK). Selanjutnya, dampak PHK akan mengurangi iuran pekerja, dari yang semula membayar iuran JHT menjadi tidak membayar iuran karena telah menganggur. Kondisi ini dikhawatirkan menggerus dana kelolaan. "Kami akan lihat sejauh mana dampaknya terhadap dana kelolaan. Lihat akhir Agustus ini," kata Pramudya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Bursa bergejolak, dana kelolaan BPJS kena dampak
JAKARTA. Badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengaku terimbas gejolak pasar saham. Sebab ada portofolio yang dibenamkan di pasar modal. Pramudya Iriawan Buntoro, Assistant Vice President Aktuaris BPJS Ketenagakerjaan mengakui, perekonomian yang lesu saat ini berdampak pada dana kelolaan jaminan hari tua (JHT). Namun meski demikian, dampak yang dirasakan belum besar terhadap keseluruhan dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, dana kelolaan bulan Juli secara nominal belum menunjukkan penurunan. "Memang ada dampak pelemahan pasar saham namun masih terbantu oleh akumulasi iuran baru. Meski demikian, manfaat kepesertaan (imbal hasil) tidak berkurang," ujar Pramudya, Selasa (25/8). Hingga Juli 2015, dana kelolaan JHT sebesar Rp 170 triliun. Gonjang-ganjing ekonomi yang terjadi belakangan ini tidak menutup kemungkinan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK). Selanjutnya, dampak PHK akan mengurangi iuran pekerja, dari yang semula membayar iuran JHT menjadi tidak membayar iuran karena telah menganggur. Kondisi ini dikhawatirkan menggerus dana kelolaan. "Kami akan lihat sejauh mana dampaknya terhadap dana kelolaan. Lihat akhir Agustus ini," kata Pramudya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
