KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah berencana membentuk Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) agar Indonesia tidak hanya menjadi produsen. Tetapi juga memiliki peran dalam menentukan harga komoditas yang selama ini banyak ditetapkan melalui pasar di luar negeri. 

Terkait pembentukan Bursa Mineral dan Komoditi Strategis (BMKS), Podogiri Hatmoko, Head of Strategic Communications, Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia atau Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) mengatakan, kewenangan pembentukannya sepenuhnya ada pada pemerintah. ICDX sebagai pelaku, tentunya akan mengikuti apa yang akan diputuskan pemerintah dalam pengaturan tata kelola perdagangan komoditas melalui BMKS ini. 

Baca Juga: Persiapkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis, OJK Lantik Deputi Komisioner Baru

“ICDX tentunya mendukung upaya pemerintah terkait pembentukan BMKS yang akan dilakukan pemerintah ini. Pembentukan BMKS merupakan sebuah langkah yang mulia agar Indonesia berdaulat dan memiliki harga referensi national atas komoditas strategis nasional,” ujar Podogiri kepada Kontan, Senin (31/8/2026). 

Podogiri menambahkan bahwa saat ini ICDX tetap fokus dalam perannya sebagai Bursa Komoditi dan Derivatif dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Direktur Utama Bursa Berjangka Jakarta atau Jakarta Futures Exchange (JFX) Yazid Kanca Surya menilai posisi Indonesia sebagai produsen komoditas strategis besar, seharusnya dapat menjadi modal untuk memperkuat pengaruh Indonesia terhadap harga komoditas yang dihasilkannya.

“Pembentukan harga suatu komoditas dapat datang dari kekuatan sebagai produsen terbesar ataupun pembeli terbesar,” ujar Kanca. 

Menurut Kanca, Indonesia juga tidak memulai agenda tersebut dari nol. Sistem, mekanisme perdagangan, pelaku pasar, serta pengalaman menyelenggarakan perdagangan komoditas melalui bursa telah tersedia dan dapat menjadi fondasi untuk mendukung pengembangan BMKS. 

Lebih lanjut Kanca mengatakan bahwa selama 27 tahun, JFX telah mengembangkan perdagangan berbagai komoditas. Mulai dari Olein, Kopi, Kakao, Emas hingga Timah. Pengalaman tersebut memberikan pemahaman bahwa setiap komoditas memiliki karakteristik pasar, rantai pasok, serta kebutuhan penjual dan pembeli yang berbeda. 

Bagi JFX, pengalaman lintas komoditas tersebut menjadi modal untuk mendukung implementasi BMKS. Sistem, mekanisme, dan ekosistem yang sudah berjalan dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai arah pemerintah serta kebutuhan masing-masing komoditas strategis. 

Baca Juga: OJK Akan Luncurkan Bursa Mineral dan Komoditas 1 Januari 2027, Berikut Bocorannya

Dengan target BMKS mulai beroperasi pada 2027, Kanca bilang pengalaman mengoperasikan pasar, mempertemukan penjual dan pembeli, mengelola penyelesaian transaksi, serta membangun kepercayaan pelaku domestik dan internasional telah menjadi bagian dari operasional JFX.

“Kalau pemerintah menghendaki BMKS beroperasi pada 2027, kami sangat siap membantu mewujudkannya. Secara sistem, mekanisme, dan ekosistem, fondasinya sudah ada. Tinggal bagaimana pengalaman yang sudah kita miliki ini diperkuat dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing komoditas,” ucap Kanca. 

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Mohamad Hekal mengatakan, pada tahap awal, pengawasan BMKS rencananya akan diprioritaskan pada tiga komoditas utama nasional yakni batubara, nikel, dan kelapa sawit.

Prioritas ini dinilai sejalan dengan rekam jejak Sarjito yang terpilih sebagai Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) OJK periode 2026–2031. Menurutnya, Sarjito sebagai mantan Deputi Komisioner OJK dan penyidik bursa saham, berpotensi menjadi modal kuat untuk mendeteksi serta mencegah potensi pelanggaran di pasar komoditas. 

Hekal menyebut sejumlah aturan turunan penunjang BMKS sedang disiapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Antara lain POJK tentang pentahapan peralihan perdagangan mineral dan komoditas strategis serta POJK tentang penyelenggaraan bursa. 

“Terkait rencana pembahasan aturan turunan penunjang BMKS kita belum menjadwalkan. Tapi rencanannya bulan September ini,” ucap Hekal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News