JAKARTA. Buruh mengancam akan melakukan aksi mogok nasional pada 10-11 Desember 2014. Hal itu dilakukan apabila tuntutan mereka dalam aksi Rabu (26/11/2014) ini untuk merevisi upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten tidak dipenuhi oleh pemerintah.

"Kami siap mogok nasional pada tanggal 10-11 Desember yang akan diikuti oleh 5 juta buruh lebih di 20 provinsi dan 150 kabupaten atau kota," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam orasinya di depan Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Iqbal mengatakan, aksi akan dilakukan oleh buruh yang tergabung dalam KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), dan Serikat Pekerja Nasional (SPN).

Buruh dari 35 federasi serikat kerja tingkat nasional, kata Iqbal, tengah mempersiapkan aksi mogok nasional itu. "Kami lumpuhkan Indonesia," kata Iqbal di atas mobil orasi.

Nantinya, aksi mogok nasional ini akan mengepung titik jalan tol, pelabuhan, bandara, dan titik transportasi lain. Iqbal mengimbau para buruh untuk melakukan aksi dengan tertib dan tidak bertindak anarkistis.

Tak hanya Iqbal, Presiden KSBSI Andi Gani juga mengaku akan memperjuangkan kesejahteraan buruh kepada pengusaha dan pemerintah.

"Kami tegaskan hari ini, tanggal 10-11 Desember kami akan berjuang. Siap berjuang. Siap masuk penjara," kata Andi Gani dalam orasi lanjutannya.

Menurut Andi, buruh siap dipenjara kembali bila ada kepolisian yang menangkapnya. Beberapa waktu lalu polisi mengamankan tiga orang buruh. Kata Andi, penjara sebentar lagi akan penuh apabila buruh kembali diamankan kepolisian yang berjaga.

Andi menyebut, aksi itu bukan berarti tak terjadi kembali. Apalagi, kata dia, sepeda motor juga dihancurkan seperti kejadian pada aksi sebelumnya. "Penuhi semua jalan Ibu Kota. Kami tunjukkan buruh Indonesia punya harga diri dan kekuatan," ujar Andi.

Iqbal menambahkan bahwa sudah berpuluh tahun buruh dilumpuhkan oleh struktural pemerintah. Rasa keadilan dan kesejahteraan pun dinilai terabaikan oleh pemerintah. Mereka menilai pemerintah sebagai wakil rakyat justru melakukan kunjungan ke luar negeri. (Adysta Pravitra Restu)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa