JAKARTA. Para pekerja atau buruh, berharap besar kepada program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menegaskan, sikap buruh dan KSPI jelas. Program perumahan rakyat harus didukung. Pasalnya, fakta di lapangan, rumah merupakan barang mewah yang sudah sekali dijangkau kaum buruh.

Untuk mencicil rumah, bertenor 10 tahun hingga 15 tahun, buruh harus mengeluarkan uang dari gajinya sekitar Rp 1,2 juta sampai Rp 1,5 juta. "Berarti 40% lebih dari porsi gaji tersedot untuk cicilan rumah," kata Said. Padahal, banyak buruh masih menerima upah minimum. Maka, lanjut Said, program perumahan rakyat harus disambut baik.

Hanya saja, tanya Said, apakah program perumahan tersebut mampu menjawab dan memenuhi kebutuhan buruh? (baca juga: Ini permintaan buruh untuk Tapera)

Tengok saja program perumahan yang sekarang ini sudah berjalan. Menurut Said, dana dari program-program perumahan yang sudah berjalan sangatlah kurang. Karena itulah, butuh tabungan sosial yang mekanismenya tepat menyasar para buruh.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah punya program perumahan lewat tabungan yang dikelola Badan Pertimbangan Peraturan Perumahan (Bapertarum). Buruh punya apa? Perusahaan yang menyediakan fasilitas pinjaman lunak perumahan untuk buruh pun minim sekali jumlahnya.

Memang, ada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), namun FLPP ini tak ada pemaksaan buat buruh untuk menabung. Karena itulah, KSPI mendukung program Tapera lantaran mekanismenya yang bersifat tabungan sosial dengan manfaat khusus untuk mengerek daya beli buruh ke produk perumahan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Andri Indradie