JAKARTA. Pihak buruh mengaku kecewa terhadap sikap pengusaha yang tidak transparan dalam mengajukan penangguhan pembayaran upah minimum provinsi (UMP). Kekecewaan ini disampaikan oleh Nining Elitos, Ketua Koalisi Serikat Buruh Independen (KASBI) saat hadir di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Jumat (27/12).

Menurut Nining, pengusaha secara sepihak mengajukan penangguhan UMP tanpa melakukan transparansi kondisi keuangan, laba rugi maupun kondisi produksi. "Pengusaha bilang tak mampu bayar UMP, tapi sampai sekarang tak ada perusahaan yang mau terbuka soal laporan keuangannya," ujar Nining saat jumpa pers di LBH Jakarta, Kamis (27/12).

Nining mengatakan, pihak buruh tidak diajak bicara terkait transparansi keuangan perusahaan tersebut. Dia bilang, sebelum pengusaha melakukan penangguhan UMP 2013, mereka harus melakukan pembicaraan dengan serikat buruh.

"Namun banyak perusahaan yang bandel. Padahal, seharusnya laporan keuangan perusahaan itu di audit lewat auditor publik kemudian disampaikan ke serikat pekerja," ujar Nining.

Maka dari itulah, Nining mengaku tak percaya atas data yang dikeluarkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) atas ketidakmampuan perusahaan membayar UMP 2013. "Itu kampanye hitam yang diajukan pengusaha ke pemerintah?," ujar Nining.

Sebelumnya, pada Jumat lalu (21/12) Apindo mengatakan, sudah ada 1.312 perusahaan di seluruh Indonesia yang melakukan permohonan penangguhan UMP 2013. Sofjan Wanandi, Ketua Umum Apindo bilang, permohonan penangguhan UMP 2013 tak dikabulkan, maka berpotensi menimbulkan pemutusan hubungan kerja besar-besaran.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Asnil Amri