JAKARTA. Rapat pleno Dewan Pengupahan Daerah (DPD) DKI Jakarta dengan agenda penetapan nilai komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang digelar Selasa (28/10) malam kembali gagal menghasilkan keputusan. Kebuntuan ini disebabkan adanya tuntutan dari anggota DPD dari perwakilan buruh untuk mengubah kembali hasil survei KHL bulan Agustus hingga Oktober 2014. Anggota Dewan Pengupahan dari unsur pengusaha, Sarman Simanjorang mengungkapkan, masih ada kebuntuan negosiasi antara pengusaha dengan buruh. Menurutnya jika sebelumnya komponen KHL seperti shampo dan deterjen yang dipermasalahkan buruh, "Saat ini permintaan dari buruh adalah menaikkan komponen sewa kamar, air, dan ongkos transportasi," jelasnya, akhir pekan lalu.
Buruh kembali tuntut revisi tiga komponen KHL
JAKARTA. Rapat pleno Dewan Pengupahan Daerah (DPD) DKI Jakarta dengan agenda penetapan nilai komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang digelar Selasa (28/10) malam kembali gagal menghasilkan keputusan. Kebuntuan ini disebabkan adanya tuntutan dari anggota DPD dari perwakilan buruh untuk mengubah kembali hasil survei KHL bulan Agustus hingga Oktober 2014. Anggota Dewan Pengupahan dari unsur pengusaha, Sarman Simanjorang mengungkapkan, masih ada kebuntuan negosiasi antara pengusaha dengan buruh. Menurutnya jika sebelumnya komponen KHL seperti shampo dan deterjen yang dipermasalahkan buruh, "Saat ini permintaan dari buruh adalah menaikkan komponen sewa kamar, air, dan ongkos transportasi," jelasnya, akhir pekan lalu.
