Jakarta. Rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggabungkan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) di bawah pengelolaan PLN masih menggantung.

Oleh karena itu, Serikat Pekerja PGE (SPPGE) mendesak Menteri BUMN, Rini Soemarno untuk menjelaskan secara gamblang terkait rencana tersebut. Sebab, saat ini terjadi kesimpangsiuran informasi terkait konsep penggabungan tersebut, mulai dari rencana akuisisi, sinergi maupun chip in.

Bagus Bramantio, Ketua SPPGE mengatakan Menteri BUMN harus bisa menjelaskan rencana penggabungan tersebut dalam seminggu ini. Jika Menteri BUMN tidak bisa, SPPGE menolak dan meminta Kementerian BUMN untuk bisa menghentikan wacana tersebut.

"Sebelum Ibu Menteri bisa menjelaskan dengan terang benderang, kami dengan tegas meminta Kementerian BUMN untuk menghentikan proses dan isu pengambilalihan PGE oleh PLN dalam bentuk apapun," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (26/10).

SPPGE juga siap melakukan aksi lanjutan yang jauh lebih besar jika ultimatum ini tidak ditanggapi. Apalagi SPPGE dan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu sejak awal September 2016 lalu telah melayangkan dua kali surat permohonan untuk bisa bertemu dengan Menteri Rini, namun beum ada respon positif.

Sebelumnya SPPGE sudah melakukan dialog dengan staf Kementerian BUMN bersama dengan Kepala Bidang Energi, Logistik, Kawasan Industri dan Pariwisata (ELKP) 1 B, Ruspen Saragih.

"Akan sangat kami sayangkan bila hanya untuk bisa berdiskusi saja dengan Ibu Menteri, kami harus turun ke jalan terlebih dahulu," lanjutnya.

Ketidakpastian rencana Kementerian BUMN ini membuat resah para pekerja dan mengganggu fokus kerja dari karyawan PGE. Pasalnya, rencana itu kontraproduktif dengan upaya PGE yang ingin mempercepat usaha geothermal di Indonesia.

Berubah-ubahnya konsep pengambilan ini semakin mengindikasikan bahwa konsep penggabungan itu belum matang. "Kami siap beraudiensi dan memberikan hasil kajian kami, bahwa pengambilalihan PGE oleh PLN bukan merupakan solusi yang tepat untuk percepatan panas bumi di Indonesia," lanjutnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adi Wikanto