KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal angkat bicara terkait rencana pengaturan jam kerja di Jakarta. Iqbal menyampaikan bahwa hal ini bukan persoalan sepakat atau tidak. 

Tetapi lebih kepada apakah kebijakan ini akan mengganggu ritme bisnis dan ritme sosial para pekerja, atau tidak.

“Dari sisi perusahaan, mereka punya kewajiban delivery on time untuk mengirim produk dan jasanya, terutama yang orientasi ekspor. Nah jam kerja negara tujuan ekspor tentu berbeda dengan jam kerja di Indonesia,” kata Said Iqbal, Selasa (25/10).

Rekam Jejak Bank DBS Indonesia Ciptakan Dampak Sosial Bagi Masyarakat Rentan

Baca Juga: Bill Gates Ajarkan Kepemimpinan dalam 2 Kalimat Ini

Iqbal mencontohkan, ketika di Jepang dan Eropa masih pagi, tetapi kondisi di Indonesia sudah malam. Sehingga ritme jam kerja operasional pabrik dan pekerjaan administrasi perusahaan akan terganggu.

Sementara dari sisi pekerja, jelas sangat memberatkan dikarenakan mayoritas pekerja di Jakarta adalah masyarakat urban yang bertempat tinggal di luar Jakarta.

Mereka kebanyakan tinggal di Bodetabek. Sehingga ritme sosial dan jam tidur/istirahat pasti terganggu.

"Yang kena jam kerja pagi pasti berangkat pagi-pagi sekali sehingga mengabaikan peran anaknya yang harus berangkat sekolah. Dan yang terkena jam kerja agak siang pasti pulangnya malam sekali sehingga jam tidur mereka dan keluarga bisa terganggu," jelas Iqbal.

Baca Juga: Perubahan Arus Lalu Lintas di Cipete-Fatmawati Sudah Berlaku! Simak Jalur Barunya

Iqbal menilai, dengan ritme kerja seperti ini, pada akhirnya produktivitas pekerja akan menurun. Sebab itu, Iqbal meminta semua pihak sebaiknya bersabar sedikit agar Pemda DKI menuntaskan dan memperluas sistem transportasi publik massal yang terkoneksi dan terintegrasi.

Yakni yang meliputi Trans Jakarta, LRT, MRT, hingga mengkaver area Jabodetabek. Dan itu sedang dikerjakan oleh pemerintah.

"Dengan kebijakan apapun, pasti kemacetan tetap ada selama produksi mobil dan motor tidak dikontrol dengan tidak diimbangi pengembangan ratio ruas jalan dan sistem mass public transportation seperti yang dilakukan di Geneva Swiss," tegas Iqbal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News