]JAKARTA. Pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, menilai, kasus pengadaan bus transjakarta serta bus kota terintegrasi bus transjakarta (BKTB) yang bermasalah telah menghambat elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi sebagai kandidat calon presiden. Elektabilitas Jokowi stagnan, bahkan cenderung menurun.Dalam survei terbuka Indo Barometer bekerja sama dengan Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia yang dirilis di Jakarta, Rabu (12/3/2014) siang, Jokowi menempati peringkat teratas dengan 30,3 persen. Suara Jokowi hanya dua kali lipat dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang berada di urutan kedua.Hasil survei itu pun dipertanyakan oleh wartawan yang hadir. Pasalnya, di berbagai survei lain sebelumnya, suara Jokowi bisa mencapai angka 40-50 persen. Perbandingan dengan Prabowo juga biasanya mencapai tiga kali lipat.Hamdi menilai, penurunan suara Jokowi ini kemungkinan besar terkait dengan pengadaan bus transjakarta yang bermasalah. Seperti diketahui, pengadaan bus oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 menuai sorotan karena beberapa di antaranya sudah berkarat dan mengalami kerusakan komponen."Saya kira salah satu penyebab turunnya elektabilitas ya pengadaan bus berkarat yang baru-baru ini. Ini kan memang permasalahan yang besar," kata Hamdi.Hamdi menjelaskan, pengadaan bus yang bermasalah ini menandakan Jokowi dan pasangannya Basuki Tjahaja Purnama sudah kecolongan. Sebagai pemimpin, mereka dinilai gagal dalam melakukan pengawasan terhadap program yang dijalankan."Kalau Jokowi, saya rasa tidak bermain, tapi kan yang namanya dia pemimpin itu tanggung jawab sepenuhnya ada di dia. Jadi, Jokowi mau tidak mau memang tidak bisa dilepaskan dari permasalahan ini," ujar Hamdi.Lebih jauh, Hamdi menjelaskan, masalah pengadaan transjakarta ini sangat berbeda dengan masalah banjir dan macet yang selama ini masih melanda Jakarta."Kalau banjir dan macet itu kan memang sudah terjadi dari dulu, dari gubernur-gubernur sebelumnya. Masyarakat masih bisa memaafkan karena Jokowi memang sudah blusukan ke mana-mana untuk mengatasi permasalahan ini. Tapi, kalau pengadaan bus ini kan masalah baru," kata Hamdi. (Ihsanuddin)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Bus berkarat hambat elektabilitas Jokowi
]JAKARTA. Pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, menilai, kasus pengadaan bus transjakarta serta bus kota terintegrasi bus transjakarta (BKTB) yang bermasalah telah menghambat elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi sebagai kandidat calon presiden. Elektabilitas Jokowi stagnan, bahkan cenderung menurun.Dalam survei terbuka Indo Barometer bekerja sama dengan Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia yang dirilis di Jakarta, Rabu (12/3/2014) siang, Jokowi menempati peringkat teratas dengan 30,3 persen. Suara Jokowi hanya dua kali lipat dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang berada di urutan kedua.Hasil survei itu pun dipertanyakan oleh wartawan yang hadir. Pasalnya, di berbagai survei lain sebelumnya, suara Jokowi bisa mencapai angka 40-50 persen. Perbandingan dengan Prabowo juga biasanya mencapai tiga kali lipat.Hamdi menilai, penurunan suara Jokowi ini kemungkinan besar terkait dengan pengadaan bus transjakarta yang bermasalah. Seperti diketahui, pengadaan bus oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 menuai sorotan karena beberapa di antaranya sudah berkarat dan mengalami kerusakan komponen."Saya kira salah satu penyebab turunnya elektabilitas ya pengadaan bus berkarat yang baru-baru ini. Ini kan memang permasalahan yang besar," kata Hamdi.Hamdi menjelaskan, pengadaan bus yang bermasalah ini menandakan Jokowi dan pasangannya Basuki Tjahaja Purnama sudah kecolongan. Sebagai pemimpin, mereka dinilai gagal dalam melakukan pengawasan terhadap program yang dijalankan."Kalau Jokowi, saya rasa tidak bermain, tapi kan yang namanya dia pemimpin itu tanggung jawab sepenuhnya ada di dia. Jadi, Jokowi mau tidak mau memang tidak bisa dilepaskan dari permasalahan ini," ujar Hamdi.Lebih jauh, Hamdi menjelaskan, masalah pengadaan transjakarta ini sangat berbeda dengan masalah banjir dan macet yang selama ini masih melanda Jakarta."Kalau banjir dan macet itu kan memang sudah terjadi dari dulu, dari gubernur-gubernur sebelumnya. Masyarakat masih bisa memaafkan karena Jokowi memang sudah blusukan ke mana-mana untuk mengatasi permasalahan ini. Tapi, kalau pengadaan bus ini kan masalah baru," kata Hamdi. (Ihsanuddin)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
