KONTAN.CO.ID - Aneka jurus nampaknya tengah ditebar untuk mendongkrak daya beli. Jika Bank Indonesia (BI) mengeluarkan jurus penurunan suku bunga acuan, pemerintah mengklaim juga sudah menggelontorkan kebijakan fiskal untuk mendorong daya beli.

Pertama, menekan inflasi. Caranya: dengan tidak menaikkan harga yang diatur pemerintah atau administered priced seperti harga bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan LPG 3 kg di enam bulan terakhir tahun 2017 ini.

Kedua, pemerintah menetapkan sudah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras. Ketiga, membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk gula konsumsi, ubi-ubian, dan bumbu-bumbuan.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyebut, kebijakan BI sudah mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan itu melengkapi usaha pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemulihan daya beli. "Dengan bunga yang lebih rendah, orang tidak akan terlalu berat melepaskan uangnya untuk belanja," kata Darmin, Minggu (27/8).

Apalagi, konsumsi rumah tangga memang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, peran konsumsi rumah tangga selalu di atas 55% (lihat tabel).

Namun sejumlah kebijakan itu belum akan efektif dalam waktu dekat. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara bilang, kombinasi kebijakan fiskal dan moneter dibutuhkan untuk meningkatkan daya beli. Namun masih ada satu lagi stimulus yang perlu diberikan, yaitu penyerapan anggaran. "Masih ada harapan pertumbuhan konsumsi rumah tangga tahun ini mencapai 5,1% YoY," imbuhnya.

Sementara Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Ari Kuncoro menilai, langkah pemerintah dan BI baru akan terasa di awal 2018. "Butuh waktu satu hingga dua triwulan," katanya. Oleh karena itu untuk mendongkrak ekonomi pemerintah harus bisa memanfaatkan perubahan pola konsumsi masyarakat yang bergerak ke sektor leisure.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Rizki Caturini