KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam periode kedua Presiden RI Joko Widodo, pemerintah masih tetap fokus melanjutkan pembangunan infrastruktur. Di mana pembangunan infrastruktur berkelanjutan menjadi salah satu prioritas tertinggi Indonesia dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia membutuhkan investasi sebesar Rp 6.000 triliun dalam lima tahun ke depan. Di mana pada tahun 2020, pemerintah menyepakati anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp 419,2 triliun di dalam APBN 2020. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman menegaskan dalam pembangunan infrastruktur tidak bisa hanya bergantung pada pembiayaan dari pemerintah. Sehingga ke depan, peran pemerintah akan didorong supaya semakin kecil dan swasta bisa masuk. Salah satu upayanya adalah menggunakan dana yang bersumber dari asuransi dan dana pensiun. Namun, dalam hal ini masih ada tantangan.
Butuh Rp 6.000 triliun untuk infrastruktur, pemerintah dorong asuransi dan dapen
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam periode kedua Presiden RI Joko Widodo, pemerintah masih tetap fokus melanjutkan pembangunan infrastruktur. Di mana pembangunan infrastruktur berkelanjutan menjadi salah satu prioritas tertinggi Indonesia dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia membutuhkan investasi sebesar Rp 6.000 triliun dalam lima tahun ke depan. Di mana pada tahun 2020, pemerintah menyepakati anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp 419,2 triliun di dalam APBN 2020. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman menegaskan dalam pembangunan infrastruktur tidak bisa hanya bergantung pada pembiayaan dari pemerintah. Sehingga ke depan, peran pemerintah akan didorong supaya semakin kecil dan swasta bisa masuk. Salah satu upayanya adalah menggunakan dana yang bersumber dari asuransi dan dana pensiun. Namun, dalam hal ini masih ada tantangan.