KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran untuk pemulihan infrastruktur pascabencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) mencapai kisaran Rp 70 triliun hingga Rp 74 triliun. Angka ini melonjak dari estimasi awal yang sempat disebut berada di angka Rp 51,8 triliun. Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengungkapkan, kenaikan estimasi anggaran tersebut dipicu oleh perlunya pembangunan infrastruktur tambahan guna memitigasi bencana di masa depan, terutama pembangunan bendungan pengendali sedimen atau sabo dam.
“Sebetulnya rencana proposalnya itu Rp 70 triliun – Rp74 triliun sebenarnya. Tapi sesuai aturan kita mesti bikin rencana induk yang kita mesti submit kepada Kepala Bappenas untuk direview baru kemudian disetujui oleh Dewan Pengarah semua, baik itu BPK, Menko PMK dan seterusnya,” ujarnya dalam media briefing di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (16/1/2026).
Baca Juga: Kementerian PKP Ditunjuk Jadi Komandan Pemulihan Rumah Korban Bencana Sumatra-Aceh Dody menjelaskan, alasan tambahan anggaran tersebut lantaran adanya tambahan pembangunan sabo dam baru, terlebih adanya jalan longsor di Gayo Lues menjadi peringatan bagi institusi untuk membangun sabo dam tersebut. Berdasarkan rencana sementara, Kementerian PU memetakan sekitar 30 titik pembangunan sabo dam di Aceh, 18 hingga 20 titik di Sumatera Barat, dan lebih dari 20 titik di Sumatera Utara. Pembangunan ini untuk menahan laju air dan material kayu agar tidak merusak infrastruktur jalan dan permukiman di bawahnya. Dody menuturkan, saat ini pihaknya sedang mematangkan Rencana Induk (Masterplan) rehabilitasi dan rekonstruksi untuk diserahkan kepada Kepala Bappenas. Sesuai prosedur, rencana ini harus ditinjau dan disetujui oleh Dewan Pengarah yang melibatkan berbagai kementerian/lembaga terkait sebelum akhirnya diajukan ke Menteri Keuangan.
Baca Juga: Kebutuhan Pengungsi Banjir Sumatra Terus Berkembang Pascabencana “Surat sedang kita siapkan karena rencana induk sudah selesai. Setelah Dewan Pengarah setuju, baru kemudian kita meminta anggaran kepada Menteri Keuangan,” imbuhnya. Mengenai target pengerjaan, Dody mengakui bahwa pemulihan total infrastruktur Sumatera tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Meskipun ia berharap bisa selesai dalam dua tahun, namun dalam proposal resmi, pemerintah menargetkan waktu penyelesaian selama tiga tahun. Adapun pekerjaan fisik yang memakan waktu cukup lama antara lain adalah pembangunan Jalan Tol Lembah Anai yang diperkirakan butuh 1-2 tahun, serta penanganan jalan nasional ruas Tarutung-Sibolga yang medannya cukup berat. Lebih lanjut, Dody merinci, prioritas jangka pendek saat ini adalah memastikan seluruh infrastruktur dasar dapat berfungsi maksimal secepat mungkin.
Baca Juga: Update Bencana Sumatra-Aceh, PU Catat Ada 1.459 Titik Terdampak Namun, untuk infrastruktur permanen penahan bencana, pembangunannya akan masuk ke dalam kategori jangka menengah.
"Yang paling utama adalah semua infrastruktur dasar bisa berfungsi maksimal secepat-cepatnya. Tapi ada beberapa pekerjaan fisik yang memang tidak bisa cepat selesai, seperti
check dam itu butuh waktu," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
