JAKARTA. Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) mengungkapkan bahwa biaya politik untuk menjadi kepala daerah sampai saat ini masih tinggi.

Berdasarkan temuan mereka bahkan, untuk menjadi seorang bupati saja, tingkat biaya yang diperlukan mencapai Rp 75 miliar.

Padahal kata Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri, jumlah pemilih di kabupaten tersebut hanya mencapai 120.000 pemilih saja.

Regulasi OJK Berikan Kepastian Hukum Bagi Lembaga Keuangan dan Konsumen

"Ada empat daerah tidak perlu saya sebut itu butuhnya sebesar itu," kata Tjahjo di Jakarta Kamis (22/10).

Tjahjo mengatakan, biaya menjadi bupati tersebut, jauh lebih besar jika dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan temannya saat pencalonan menjadi anggota DPR. 

"Itu mengalahkan, teman saya yang jadi anggota DPR butuhnya hanya Rp 43 miliar.

Tjahjo mengatakan, tingginya biaya politik tersebut harus segera dihapus dengan berbagai cara.

Menurutnya, kalau biaya tersebut tetap dibiarkan, itu bisa menimbulkan iklim perpolitikan dan pemerintahan yang tidak sehat

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News