KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan anggaran subsidi dan kompensasi yang sebesar Rp 502 triliun di tahun ini bisa menambah Rp 198 triliun dari anggaran yang ditentukan apabila harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi tidak dinaikkan.

Sehingga anggaran subsidi energi dan kompensasi di tahun ini bisa mencapai sebesar Rp 700 triliun.

"Kami perkirakan subsidi itu harus nambah lagi, bahkan bisa mencapai Rp 198 triliun, di atas Rp 502 triliun. Nambah, kalau tidak menaikkan (harga) BBM," ujar Sri Mulyani kepada awak media di gedung DPR RI, Selasa (23/8).

Menurut Sri Mulyani, anggaran subsidi dan kompensasi sebesar Rp 502 triliun tidak akan cukup menjaga harga BBM subsidi jika tidak ada dilakukan pembatasan.

Baca Juga: Pemulihan Ekonomi Indonesia Bisa Terganggu Bila Harga BBM Jadi Naik

Sri Mulyani menyebut, angka tersebut hanya menghitung dari subsidi dan pertalite. 

"Itu untuk subsidi tadi solar dan pertalite saja. Saya belum menghitung LPG. LPG dan listriknya sudah masuk yang kemarin di laporan semester (lapsem), yang kita sudah naikkan, saya tidak membuat exercise," kata Sri Mulyani.

Lebih lanjut Sri Mulyani menyampaikan, jebolnya anggaran subsidi tersebut dengan mempertimbangkan volume konsumsi pertalite dengan asumsi 29 juta kilo liter dari sebelumnya yang sebesar 23 juta kilo liter.

Selain itu juga mempertimbangkan harga minyak yang terus menerus di atas US$ 100 per barel.

Baca Juga: Dampak Kenaikan Harga BBM Besar, Pengamat Sarankan Pemerintah Lakukan Pembatasan

"Walaupun sekarang sudah agak di bawah US$ 100 per barel, tetapi naik turunnya minyak itu kan antara di atas US$ 100 atau di bawah US$ 100," ungkapnya.

Untuk diketahui, pemerintah berencana untuk menaikkan harga BBM subsidi pertalite dan solar pada minggu depan. Adapun Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri yang akan mengumumkan kenaikan harga BBM tersebut. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli