JAKARTA. Akademisi dan sejumlah pakar hukum mengusulkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan untuk melindungi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari proses kriminalisasi yang dilakukan lembaga penegak hukum lain. Namun, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto enggan menanggapi hal tersebut. "Saya belum pelajari itu," kata Bambang di kediaman pribadinya Jalan Cening Ampe, Kampung Bojong Lio, RT 6/28, Kelurahan Cilodong, Sukmajaya, Depok, Minggu (25/1). Bambang yang baru saja dijadikan tersangka oleh Polri dalam kasus pemalsuan kesaksian gugatan Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, pada tahun 2010 itu mengaku saat ini akan konsentrasi dulu terkait status hukumnya.
BW tak mau bicara mengenai impunitas pimpinan KPK
JAKARTA. Akademisi dan sejumlah pakar hukum mengusulkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan untuk melindungi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari proses kriminalisasi yang dilakukan lembaga penegak hukum lain. Namun, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto enggan menanggapi hal tersebut. "Saya belum pelajari itu," kata Bambang di kediaman pribadinya Jalan Cening Ampe, Kampung Bojong Lio, RT 6/28, Kelurahan Cilodong, Sukmajaya, Depok, Minggu (25/1). Bambang yang baru saja dijadikan tersangka oleh Polri dalam kasus pemalsuan kesaksian gugatan Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, pada tahun 2010 itu mengaku saat ini akan konsentrasi dulu terkait status hukumnya.