KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT BYD Motor Indonesia berharap pemerintah tetap mempertimbangkan keberlanjutan insentif fiskal bagi kendaraan listrik di tengah wacana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berdasarkan nilai kendaraan.

Head of Marketing, PR and Government Relations PT BYD Motor Indonesia Luther T. Panjaitan mengatakan perusahaan masih memantau perkembangan pembahasan tersebut karena hingga kini masih sebatas usulan yang disampaikan oleh Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta.

"Pertama, itu kan baru wacana. Kalau dilihat dalam konteks kegiatannya merupakan pemaparan dari Dinas Pendapatan Daerah, artinya bukan pengambil keputusan. Jadi kami masih memonitor perkembangannya," ujarnya kepada Kontan, Kamis (30/7).

Baca Juga: Pajak Mobil Listrik DKI Jakarta Dikaji, Vinfast Optimistis Penjualan Tetap Tumbuh

Menurut Luther, BYD akan mengikuti setiap kebijakan yang nantinya diputuskan pemerintah. Namun, ia mengingatkan bahwa insentif fiskal selama ini menjadi salah satu faktor penting yang mendorong pertumbuhan penjualan kendaraan listrik, khususnya di Jakarta dan wilayah Jabodetabek.

"Pada intinya segala kebijakan pemerintah pasti kami dukung dan keputusan akhirnya kami ikuti. Hanya kami mengingatkan kembali bahwa tren pembelian kendaraan listrik saat ini sudah sangat positif. Salah satu faktor yang paling berpengaruh adalah adanya kebijakan fiskal dan nonfiskal seperti insentif serta kebijakan ganjil genap," katanya.

Luther menilai pencabutan atau pengurangan insentif berpotensi memperlambat proses transisi menuju kendaraan listrik yang selama ini didorong pemerintah pusat.

Menurut dia, elektrifikasi bukan hanya berkaitan dengan pertumbuhan industri otomotif, tetapi juga berkontribusi terhadap pengurangan konsumsi bahan bakar fosil, penurunan emisi, serta terciptanya sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan.

"Elektrifikasi bukan hanya soal industri. Ada pengurangan subsidi bahan bakar, udara yang lebih bersih, dan ini merupakan arah masa depan. Sangat disayangkan apabila kita tidak sejalan dengan upaya tersebut," ujarnya.

Ia menambahkan pemerintah pusat melalui kebijakan percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai telah menunjukkan komitmen terhadap pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Karena itu, BYD berharap setiap kebijakan di tingkat daerah tetap mempertimbangkan tujuan besar percepatan elektrifikasi.

"Bagaimanapun kami tetap mengikuti keputusan pemerintah. Kami hanya ingin mengingatkan bahwa kebijakan fiskal merupakan salah satu faktor yang ikut mendorong pertumbuhan kendaraan listrik," tutup Luther.

Baca Juga: JLL: Ekspansi Perusahaan Tiongkok Beri Dampak Besar bagi Sektor Real Estat Komersial

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News