KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD) sepanjang 2018 tercatat US$ 31,1 miliar atau 2,98% dari PDB. Angka ini membengkak bila dibanding tahun sebelumnya yaitu defisit US$ 16,1 miliar atau 1,7% dari PDB.

Secara rinci, defisit masih terjadi pada neraca migas yang tercatat defisit US$ 11,58 miliar terutama disebabkan oleh defisit minyak yang terus meningkat hingga dilevel US$ 18,4 miliar. "Impor bahan bakar masih akan tinggi selama kilang belum selesai," jelas ekonom BCA David Sumual, Jumat (8/2).

Menyoroti hal tersebut, David menyarankan pemerintah untuk fokus pada kebijakan renewable energy alias energi terbarukan seperti panas bumi. Sebab, minyak diketahui sebagai sumber energi tidak terbarukan. Maka saat persediaan tidak mencukupi, mau tidak mau untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, negara harus impor.

"Salah satunya mulai juga eksplore memberikan kebijakan yang ada insentif ke renewable energy," jelas dia.

Kendati demikian, David menyadari kebijakan ini perlu dilakukan dalam jangka panjang. Maka selain itu, pemerintah perlu memperbaiki sektor jasa, antara lain untuk pendidikan dan kesehatan.

David mencontohkan sistem investasi yang bisa dilakukan oleh universitas internasional untuk membuka kuliah di dalam negeri, termasuk dengan jasa pengajarnya. Pun demikian dengan rumah sakit ternama untuk berinvestasi dalam negeri. "Penghematan besar sekali sekaligus mendorong mereka berinvestasi di Indonesia," jelas dia.

Sedangkan untuk sektor manufaktur, David melihat masih banyak pekerjaan yang mesti diselesaikan pemerintah. Utamanya kemudahan berbisnis. Menurutnya, proses perijinan masih menjadi momok investor untuk menanamkan modalnya. Juga masih harus melakukan pembaharuan dari sisi teknologi.

Dengan demikian, David memprediksi CAD tahun ini masih dikisaran 2,7% dari PDB. Hal senada juga diungkapkan oleh ekonom Bank Permata Josua Pardede. Dia memprediksi CAD tahun ini belum akan menyentuh 2,5% dari PDB.

Dia juga melihat CAD masih disebabkan defisit migas. Selain kebijakan B20, pemerintah perlu membuat kebijakan baru. Untuk menekan impor migas, Josua juga menyarankan pada kebijakan baru terkait energi terbarukan. Salah satunya mulai menggalakkan mobil listrik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi