KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tahun depan pemerintah mengalokasikan anggaran cadangan pembiayaan investasi sebesar Rp 19,4 triliun, melonjak dari
outlook 2024 yang hanya Rp 6,1 triliun. Hal itu terindikasi adanya pembiayaan tak terduga di era kepemimpinan Prabowo khususnya tahun pertama. Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, melonjaknya cadangan pembiayaan investasi BUMN dan Badan Layanan Umum (BLU) karena adanya dorongan dari penugasan BUMN yang belum masuk ke pos RAPBN sekarang tetapi anggarannya disiapkan lebih dulu.
Hal itu serupa dengan porsi belanja lain-lain dalam RAPBN 2025 yang meningkat tajam, untuk kebutuhan tak terduga.
Baca Juga: Pembiayaan Investasi BUMN dan BLU Turun di 2025, Ini Kata Ekonom "Perlu dicermati juga tambahan investasi untuk antisipasi kondisi keuangan BUMN karya yang sedang bermasalah, ditambah suntikan modal untuk penguatan holding asuransi BUMN dan konsolidasi BUMN yang tengah bermasalah lainnya," jelas Bhima kepada Kontan, Jumat (23/8). Melansir data Buku II Nota Keuangan target pembiayaan investasi BUMN dan BLU tahun 2025 justru menurun menjadi Rp 59,5 triliun. Angka tersebut menurun 3,8% jika dibandingkan dengan
outlook tahun ini yaitu Rp 61,9 triliun. Sementara tahun depan pemerintah juga mengalokasikan anggaran cadangan pembiayaan investasi sebesar Rp 19,4 triliun. Angka itu dari
outlook 2024 yang hanya Rp 6,1 triliun. "Hal itu terindikasi untuk pembiayaan tak terduga di era Prabowo," ujar Bhima. Dalam Nota Keuangan RAPBN 2025, beberapa kali pemerintah menyebutkan soal pertimbangan menjaga rasio utang terhadap PDB dalam penentuan investasi ke BUMN/BLU.
Baca Juga: Pembiayaan Investasi BUMN dan BLU Turun Jadi Rp 59,5 Triliun pada 2025 Menurutnya faktor utama penurunan PMN ke BUMN/BLU, bahkan sejak 2021 adalah untuk memastikan ruang fiskal APBN masih terkelola dengan baik. "Karena ada risiko juga, kalau terlalu banyak dukungan PMN ke BUMN dalam rangka penugasan infrastruktur, beban APBN makin berat," ucapnya. Menurut Bhima tahun depan khususnya dalam di bawah pemerintahan Prabowo, ruang fiskal semakin sempit karena ada prioritas belanja lain seperti MBG (makan bergizi gratis), food estate dan bioenergi. Di sisi lain, sebagian proyek yang menjadi penugasan BUMN sudah selesai. "Artinya, BUMN tidak memerlukan tambahan modal terlalu besar, meskipun dengan catatan belum memasukkan kebutuhan proyek baru seperti kereta cepat Jakarta-Surabaya misalnya, atau IKN tahun 2025," ungkapnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Noverius Laoli
