KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memastikan tak ada rencana pembangunan sekolah rakyat di hutan kota Universitas Indonesia. Cak Imin menyebut pihaknya sudah mengkonfirmasi rencana pembangunan sekolah rakyat di lahan UI kepada banyak pihak termasuk Menteri Sosial Saifullah Yusuf. "Perlu saya tegaskan bahwa tidak benar ada rencana pembangunan sekolah rakyat di Hutan Kota UI. Saya sudah berkoordinasi dengan para pihak termasuk mensos bahwa tidak ada rencana bahkan keputusan apapun penggunaan hutan kota UI untuk sekolah rakyat," kata Cak Imin di media sosial pribadinya Threads @cakiminow, Rabu (18/11/2026).
Baca Juga: IEU-CEPA Segera Diteken, 90,4% Produk Ekspor RI ke Uni Eropa Bebas Bea Masuk 0% Menurutnya, bahwa benar pemerintah tengah mencari lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Jabodetabek. Namun, dirinya kembali menegaskan hingga kini tidak ada keputusan untuk menggunakan hutan kota UI sebagai opsi pembangunan program pendidikan tersebut. "Tidak ada rencana itu dan saya pastikan saya sendiri tidak akan setuju penggunaan kawasan hutan kota untuk bangunan tertentu. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menegaskan bahwa pihak UI telah bersedia menyediakan lahan di hutan kota UI untuk mendukung program sekolah rakyat. "Alhamdulillah, UI ini kan bersedia memberikan lahannya yang berada di sisi DKI Jakarta untuk Sekolah Rakyat. Kebetulan, lahan itu merupakan bagian dari hutan kota UI," kata Gus Ipul di Balai Kota Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026). Menurutnya, luas hutan kota UI mencapai lebih dari 100 hektar. Dari kawasan tersebut, sekitar delapan hektar direncanakan untuk pembangunan sekolah rakyat. Meski demikian, rencana penggunaan lahan itu masih membutuhkan penyelesaian administrasi, termasuk penyusunan perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan UI. "Itu sudah diproses, tinggal mungkin membutuhkan perjanjian kerja sama atau PKS antara Pak Gubernur dan Rektor UI," ujarnya.
Baca Juga: Resmi! Restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha dapat Insentif Pajak Hingga 2026 Di pihak Universitas Indonesia menyatakan bahwa lahan yang akan digunakan untuk mendukung program Sekolah Rakyat bukan bagian dari Hutan Kota UI. Direktur DHMPI UI Erwin Panigoro menjelaskan, lahan yang diusulkan kepada pemerintah merupakan bagian dari Kampus UI di sisi Jakarta yang berdekatan dengan kawasan hutan kota. UI juga menjelaskan bahwa tanah yang dikelolanya merupakan tanah milik negara. Apabila negara memerlukannya untuk kepentingan pendidikan masyarakat yang lebih luas, UI mendukung pemanfaatannya.
"Perhatian publik terhadap kelestarian Hutan Kota UI sejalan dengan komitmen UI sendiri. Akses pendidikan dan pelestarian lingkungan bukan dua hal yang harus dipertentangkan," ujar Erwin dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026). UI menyebut, penetapan lokasi definitif merupakan kewenangan pemerintah. Prosesnya akan melalui survei kesiapan, penilaian kelayakan, serta kesesuaian lahan dengan koordinasi administratif antara UI, Pemprov DKI Jakarta, dan Kementerian Sosial. UI juga menegaskan komitmennya untuk menjaga keberadaan hutan kota, baik di sisi Jakarta, Depok, maupun lokasi lainnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News