JAKARTA. Pemerintah bakal memperluas cakupan sektor Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Perluasan tersebut diharapkan bisa menekan angka kemiskinan di Indonesia sekurang-kurangnya 1,2% per tahun.

Namun, Pemerintah Pusat berharap Pemerintah Daerah (Pemda) bisa menambah pendanaan guna meningkatkan program tersebut, khususnya bagi kecamatan yang telah selesai mendapat pendanaan dari pemerintah pusat. Pemerintah hanya mengalokasikan dana PNPM untuk 3 tahun saja. Selanjutnya program itu harus dilanjutkan dengan dana daerah. Semenjak PNPM bergulir, sekurang-kurangnya ada 80 kecamatan yang tidak mendapat pendanaan dari pemerintah pusat lagi.

Pemerintah sendiri melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010 bakal meningkatkan alokasi dana menjadi Rp 12,9 triliun untuk 6.328 kecamatan. Jumlah ini mengalami peningkatan Rp 2,5 trilun ketimbang anggaran tahun 2009, yaitu Rp 10,4 triliun untuk 6.408 kecamatan. Sedangkan pada tahun 2008, anggaran untuk PNPM Mandiri sebesar Rp 6,7 triliun untuk 3.999 kecamatan dan Rp 3,8 triliun untuk 2.831 kecamatan pada tahun 2007.

Anggota Tim Pengendali PNPM, yang juga Asisten Deputi Bidang Kebijakan dan Anggaran Menko Kesra Wahnarno Hadi mengatakan, pengurangan kemiskinan tersebut diyakini mampu dicapai dengan adanya peningkatan anggaran.

“Tahun 2010, program PNPM juga akan mencakup program pemberdayaan di beberapa kementerian/lembaga (K/L) seperti Departemen ESDM, Departemen Kelautan dan Perikanan, dan Departemen Perindustrian,” katanya di Jakarta, hari ini (21/10).

Selama ini K/L tersebut memang sudah mempunyai program pemberdayaan terutama di daerah seperti UMKM. Nah, program-program inilah yang nantinya akan dimasukkan dalam kesatuan program PNPM.Selama ini PNPM terbatas pada lima sektor utama, yaitu pedesaan, perkotaan, daerah tertinggal dan khusus, infrastruktur, ekonomi dan sosial budaya. Selanjutnya, pada 2009, sektor itu diperluas hingga ke sektor pariwisata, perumahan, generasi, dan desa mandiri.

Anggota DPR dari Fraksi Golkar Harry Azhar Azis berharap, pemerintah bisa melakukan evaluasi pelaksanaan PNPM, khususnya sejauh mana dana yang dialokasikan bisa mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. “DPR akan memanggil pemerintah untuk melaporkan evaluasi dalam tiga tahun ke belakang. Apa saja yang sudah bisa didapat oleh desa sasaran, baik angka pengangguran, kemiskinan, maupun infrastruktur,” katanya.

Menurut Harry, dengan jumlah anggaran yang meningkat, maka efektivitas pelaksanaan program turut meningkat pula. “Bukan tidak mungkin pemerintah menambah alokasi anggarannya pada tahun-tahun mendatang jika program ini cukup efektif,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hendra Gunawan