JAKARTA. Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Alwis menegaskan bahwa BPK merupakan kunci sukses pembangunan daerah secara nasional. Untuk itu, ia mengusulkan perubahan mekanisme Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang selama ini dihasilkan BPK agar terjadi peningkatan tindak lanjut rekomendasi BPK. Dalam Fit and Proper Test calon Anggota BPK yang berlangsung di Komisi XI, Gedung DPR, Selasa, (18/6), Alwis mengatakan, LHP yang dikeluarkan BPK seharusnya tidak bersifat satu arah. Dia bilang, seharusnya BPK senantiasa memanggil perwakilan lembaga terperiksa untuk bisa mendiskusikan temuan BPK dengan pendapat lembaga terperiksa. Kondisi inilah yang menurut Alwis turut memberikan andil mengapa rekomendasi BPK banyak yang tidak bisa ditindak lanjuti oleh lembaga-lembaga Negara yang lain. "Belum lagi kalau pejabat yang selama ini berkomunikasi dengan BPK terkait LHP mendadak sudah diganti oleh orang lain," kata Alwis. Namun, ada pertanyaan yang dilontarkan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PAN, Ismet Hasan. Ismet meminta Alwis menjelaskan jenis-jenis audit yang bisa dilakukan oleh BPK sebelum ia masuk menjadi anggota BPK. Menanggapi pertanyaan tersebuti, dengan tergagap-gagap Alwis menjelaskan bahwa berbagai audit BPK antara lain audit keuangan, audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu.
Calon anggota BPK usulkan perubahan mekanisme LPH
JAKARTA. Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Alwis menegaskan bahwa BPK merupakan kunci sukses pembangunan daerah secara nasional. Untuk itu, ia mengusulkan perubahan mekanisme Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang selama ini dihasilkan BPK agar terjadi peningkatan tindak lanjut rekomendasi BPK. Dalam Fit and Proper Test calon Anggota BPK yang berlangsung di Komisi XI, Gedung DPR, Selasa, (18/6), Alwis mengatakan, LHP yang dikeluarkan BPK seharusnya tidak bersifat satu arah. Dia bilang, seharusnya BPK senantiasa memanggil perwakilan lembaga terperiksa untuk bisa mendiskusikan temuan BPK dengan pendapat lembaga terperiksa. Kondisi inilah yang menurut Alwis turut memberikan andil mengapa rekomendasi BPK banyak yang tidak bisa ditindak lanjuti oleh lembaga-lembaga Negara yang lain. "Belum lagi kalau pejabat yang selama ini berkomunikasi dengan BPK terkait LHP mendadak sudah diganti oleh orang lain," kata Alwis. Namun, ada pertanyaan yang dilontarkan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PAN, Ismet Hasan. Ismet meminta Alwis menjelaskan jenis-jenis audit yang bisa dilakukan oleh BPK sebelum ia masuk menjadi anggota BPK. Menanggapi pertanyaan tersebuti, dengan tergagap-gagap Alwis menjelaskan bahwa berbagai audit BPK antara lain audit keuangan, audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu.
