KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Solikin M. Juhro menegaskan pentingnya sinergi antara BI dan lembaga lain dalam menjalankan kebijakan ekonomi.

Namun, menurut dia, penguatan koordinasi tidak boleh dimaknai sebagai pengurangan independensi maupun kewenangan BI.

Hal tersebut disampaikan Solikin dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Deputi Gubernur BI di Komisi XI DPR RI, Kamis (27/8/2026).

Solikin mengatakan, sinergi menjadi salah satu elemen penting dalam menjalankan berbagai strategi kebijakan BI. Menurutnya, koordinasi yang kuat justru harus berjalan beriringan dengan independensi kelembagaan.

“Sinergi bukan berarti mengambil makna independensi dan kewenangan kelembagaan masing-masing di sini. Justru independensi dan kewenangan kelembagaan yang sehat, harus bertemu dengan sinergi atau koordinasi yang kuat,” ujar Solikin.

Baca Juga: Calon Deputi Gubernur BI Solikin: Stabilitas dan Pertumbuhan Harus Saling Menguatkan

Solikin bilang, BI tetap perlu menjalankan kewenangan dan mandatnya secara independen. Di saat yang sama, kebijakan moneter dan kebijakan ekonomi lainnya tidak dapat berjalan sendiri-sendiri karena saling berkaitan dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pandangan tersebut menjadi bagian dari visi Solikin untuk memperkuat sinergi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, tangguh, dan inklusif menuju Indonesia maju.

Dalam paparannya, Solikin menyebut stabilitas dan pertumbuhan ekonomi juga tidak semestinya ditempatkan sebagai dua tujuan yang bertentangan. Stabilitas, menurut dia, menjadi fondasi bagi pertumbuhan, sementara pertumbuhan yang kuat dan inklusif pada akhirnya turut memperkokoh stabilitas.

Karena itu, sinergi antarlembaga diperlukan agar kebijakan yang ditempuh dapat memberikan dampak lebih besar terhadap perekonomian. Namun, sinergi tersebut tetap harus menghormati batas kewenangan masing-masing lembaga.

Solikin juga menawarkan sejumlah strategi untuk memperkuat efektivitas kebijakan BI, mulai dari menjaga stabilitas sistem pembayaran dan inflasi, memastikan likuiditas berputar di perekonomian, hingga mendorong kebijakan makroprudensial yang lebih adaptif.

Ia menilai kebijakan makroprudensial ke depan dapat dibuat lebih targetif. Orientasinya bukan hanya mendorong pertumbuhan kredit, tetapi juga memastikan kualitas kredit, efisiensi ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja.

“Jadi orientasinya bukan sekedar growth, yang kita kejar adalah credit quality, economic efficiency, dan job creation,” kata Solikin.

Solikin melihat sinergi sebagai instrumen untuk memperkuat efektivitas kebijakan, bukan sebagai pengganti independensi BI. Menurutnya, kombinasi antara independensi kelembagaan dan koordinasi yang kuat menjadi salah satu kunci untuk memastikan kebijakan ekonomi berjalan secara kredibel dan memberikan manfaat bagi perekonomian.

Baca Juga: Menkeu: APBN 2027 Diarahkan untuk Melindungi Rakyat Tanpa Abaikan Disiplin Fiskal

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News