JAKARTA. Ketua Komisi I DPR RI Mahfud Sidik menegaskan, pencalonan Panglima TNI sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 34/2004 tentang TNI. Hal ini, meskipun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya mengajukan satu nama calon Panglima TNI, Jenderal Moeldoko kepada Komisi I DPR. UU No. 34/2004 Pasal 13 Ayat 5 itu, salah satu poinnya adalah 'Presiden mengusulkan satu calon panglima untuk mendapat persetujuan DPR. “Pencalonan itu sudah sesuai amanat UU," terang Sidik sebelum fit and proper test dimulai, Rabu (21/8). Dia menambahkan, setelah Komisi I mengambil keputusan dalam rapat tertutup, hasilnya akan dilaporkan kepada pimpinan dewan, kemudian dibawa di sidang paripurna. "Kami berharap tidak terlalu lama prosesnya," ucap Mahfud.
Calon panglima hanya 1 orang tidak langgar UU
JAKARTA. Ketua Komisi I DPR RI Mahfud Sidik menegaskan, pencalonan Panglima TNI sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 34/2004 tentang TNI. Hal ini, meskipun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya mengajukan satu nama calon Panglima TNI, Jenderal Moeldoko kepada Komisi I DPR. UU No. 34/2004 Pasal 13 Ayat 5 itu, salah satu poinnya adalah 'Presiden mengusulkan satu calon panglima untuk mendapat persetujuan DPR. “Pencalonan itu sudah sesuai amanat UU," terang Sidik sebelum fit and proper test dimulai, Rabu (21/8). Dia menambahkan, setelah Komisi I mengambil keputusan dalam rapat tertutup, hasilnya akan dilaporkan kepada pimpinan dewan, kemudian dibawa di sidang paripurna. "Kami berharap tidak terlalu lama prosesnya," ucap Mahfud.
