KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Jelang akhir tahun, realisasi penerimaan pemerintah melalui lelang Surat Berharga Negara (SBN) sudah melewati target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017.

Fund Manager Capital Asset Management Desmon Silitonga mengatakan, hingga 8 November realisasi penerimaan pemerintah melalui surat utang mencapai Rp 434 triliun. Jumlah ini melebihi target pembiayaan APBNP 2017 yang bersumber dari SBN dan dipatok sebesar Rp 432,9 triliun. "Realisasi penerimaan dengan perubahan budget sudah terlampaui, realisasi sudah 100,3% belum lagi tambahan lelang yang kemarin," kata Desmon, Jumat (17/11).

I Made Adi Saputra Analis Fixed Income MNC Sekuritas mengatakan, dengan tercapainya target penerimaan pembiayaan APBNP 2017 dari SBN ini, maka rencana pemerintah untuk mengadakan lelang kembali hingga akhir tahun akan tergantung dari penerimaan pajak. "Kalau penerimaan pajak belum terpenuhi opsi lelang akan dipakai pemerintah untuk memenuhi APBNP 2017," kata Made.

Asal tahu saja, Direktorak Jendral Pajak (DJP) Kementrian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak pada Oktober 2017 sebesar Rp 112,8 triliun. Sementara, bila dijumlahkan dengan realisasi Januari hingga September 2017 yang sebesar Rp 770 triliun, penerimaan pajak hingga Oktober kira-kira sebesar Rp 882,8 triliun atau 68,7% dari target dalam APBNP 2017 sebesar Rp 1.283,57 triliun.

Made mengatakan pemerintah telah menjadwalkan lelang hingga akhir November 2017. Namun, untuk Desember 2017, Made katakan kondisini masih akan dinamis.

Meski target penerimaan lelang SBN sudah terpenuhi, Made katakan pemerintah juga harus menyiapkan dana untuk menutupi utang pemerintah yang akan jatuh tempo. "Kalau memang kebutuhan dana untuk jatuh tempo sudah ada, pemerintah kemungkinan tidak akan terlalu mengejar pelaksanaan lelang hingga akhir tahun," kata Made.

Made menyebut pada 23 November 2017 akan ada surat utang yang jatuh tempo sebesar Rp 5 triliun. Selain itu, pada Desember 2017 jumlah surat utang yang akan jatuh tempo sekitar Rp 15,3 triliun. Selanjutnya, pemerintah berpotensi memanfaatkan tiga kali kesempatan lelang hingga akhir tahun, apabila defisit APBN 2017 terjadi maksimal sebesar 2,9%.

Sementara, Desmon mengatakan pemerintah mungkin akan memaksimalkan lelang hingga akhir November 2017. Sedangkan, untuk lelang di bulan berikutnya, pemerintah akan terlebih dulu mempertimbangkan yield yang diminta pasar. Desmon mengatakan hingga akhir September 2017 yield tenor 10 tahun berada di 6,2%. Sedangkan saat ini yield berada di sekitar 6,6%. "Artinya, kalau target sudah tercapai tapi kondisi pasar masih meminta yield yang cukup tinggi pasti pemerintah akan tunda menggelar lelang," kata Desmon.

Melihat kebutuhan pembiayaan utang dalam RAPBN 2018 yang cukup besar, yaitu Rp 414,5 triliun, Desmon memproyeksikan pemerintah berkemungkinan akan menawarkan surat utang di sisa dua bulan kedepan. Dengan catatan cost of fund masih dalam cakupan.

Made menambahkan, tahun lalu penawaran surat utang pemerintah berakhir di 6 Desember 2016 dengan surat utang yang diterbitkan, yaitu global bond. "Mengingat ada kekhawatiran mengenai cost of fund, jangan sampai pemerintah menerbitkan global bond disaat yield US Treasury dengan naik," kata Made.

Jika lelang berakhir pada akhir November 2017 maka waktu yang dimiliki investor, khususnya Industri Keuangan Non Bank (INKB) akan semakin mepet dalam memenuhi kewajiban berinvestasi pada SBN. "Jika lelang berakhir di November 2017 maka hingga Desember 2017 INKB harus tetap cari surat utang jika belum terpenuhi kewajibannya. Hal ini membuat lelang di pasar sekunder akan ramai dan ini kesempatan untuk dapat gain," kata Made.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati