KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Tekanan arus keluar modal atau capital outflow diperkirakan meningkat pada kuartal II 2026 seiring musim repatriasi dividen, pembayaran utang jatuh tempo pemerintah, dan tingginya kebutuhan dolar AS untuk impor energi.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi menekan nilai tukar rupiah dalam jangka pendek. Di saat yang sama, kebutuhan pembayaran utang jatuh tempo pemerintah juga berisiko menahan penurunan imbal hasil surat berharga negara (SBN) apabila dilakukan dengan skema refinancing, terutama saat tekanan pasar meningkat.

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengatakan tekanan arus keluar dana pada kuartal II 2026 cukup besar karena datang dari beberapa sumber sekaligus, bukan hanya dari investor asing yang menjual saham atau SBN.

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Baca Juga: Musim Dividen dan Utang Jatuh Tempo Berpotensi Picu Capital Outflow US$ 4,2 Miliar

“Pada April rupiah tertahan oleh permintaan dolar domestik yang kuat, terutama terkait arus keluar dividen yang biasanya meningkat pada kuartal II,” ujar Josua kepada Kontan, Minggu (10/5).

Selain itu, jika melihat dokumen outstanding SBN per 31 Maret 2026, terlihat beberapa SPN jatuh tempo pada April-Juni 2026 dengan total sekitar Rp 15,65 triliun, ditambah ST012T2 yang jatuh tempo pada 10 Mei 2026 sekitar Rp 14,42 triliun.

“Jadi, dari instrumen yang terlihat dalam dokumen tersebut saja, ada kebutuhan jatuh tempo sekitar Rp 30 triliun pada kuartal II, belum termasuk kupon, utang luar negeri, dan kebutuhan valas lain,” katanya.

Pada kuartal I 2026, investor asing masih mencatat arus keluar sekitar US$ 1,79 miliar dari pasar domestik, dengan arus keluar dari obligasi sebesar US$ 1,48 miliar dan saham sebesar US$ 1,95 miliar, meskipun SRBI masih menarik aliran masuk sekitar US$ 1,64 miliar.

Sementara itu, pada kuartal II 2026 hingga awal Mei 2026, investor asing tercatat membukukan aliran modal masuk secara keseluruhan sekitar US$ 3,32 miliar. Di pasar SBN, investor mencatatkan aliran modal asing masuk sebesar US$ 0,82 miliar dan di pasar SRBI sebesar US$ 2,79 miliar, meski investor asing masih membukukan net outflow sekitar US$ 0,28 miliar di pasar saham.

Namun, Josua menilai tekanan terhadap rupiah akan meningkat bila repatriasi dividen, pembayaran utang, impor energi, dan arus keluar portofolio terjadi bersamaan.

Baca Juga: Ditjen Pajak Bidik Puluhan Ribu Peserta Tax Amnesty, Potensi Penerimaan Rp 30 Triliun

“Angka ini bukan seluruhnya arus keluar portofolio, tetapi mencerminkan kebutuhan dolar bersih yang dapat menekan rupiah,” ujarnya.

Menurut Josua, dampaknya terhadap rupiah cukup jelas. Rupiah akan tetap sulit menguat cepat meskipun secara fundamental sudah terlihat murah.

Dalam kondisi normal, surplus dagang dan inflasi yang terkendali dapat menopang rupiah. Namun pada kuartal II, faktor musiman seperti dividen, kebutuhan pembayaran utang, dan impor migas membuat permintaan dolar meningkat.

Josua memperkirakan nilai tukar rupiah pada akhir kuartal II 2026 berada di sekitar Rp 17.452 per dolar AS, dengan potensi BI Rate naik ke 5,00% dan imbal hasil SBN 10 tahun sekitar 6,90%.

“Proyeksi ini menunjukkan bahwa kuartal II adalah titik tekanan tertinggi bagi rupiah pada 2026, sebelum ada peluang stabilisasi bertahap pada semester II jika harga minyak mereda dan arus modal membaik,” katanya.

Josua menjelaskan, jika pemerintah melakukan pembiayaan ulang untuk membayar utang jatuh tempo, dampaknya ke imbal hasil SBN akan sangat bergantung pada kondisi permintaan pasar.

Baca Juga: Revisi Royalti Mineral Kerek Pundi-Pundi Negara, Beban Baru Bagi Perusahaan Tambang

“Jika permintaan investor domestik dan asing kuat, pembiayaan ulang tidak harus menaikkan imbal hasil secara tajam. Tetapi jika dilakukan saat arus keluar asing meningkat, rupiah melemah, dan investor meminta imbal hasil lebih tinggi, maka refinancing dapat menambah tekanan pada kurva SBN,” katanya.

Menurut dia, risiko utama di pasar obligasi bukan sekadar jumlah utang jatuh tempo, tetapi kombinasi antara pasokan SBN baru, sentimen asing, ekspektasi suku bunga BI, dan tekanan harga minyak.

Ketika investor asing keluar, permintaan dari investor domestik seperti bank, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan Bank Indonesia menjadi sangat penting. Data kepemilikan SBN menunjukkan bank masih menjadi pembeli penting SBN rupiah yang dapat diperdagangkan dengan kepemilikan sekitar Rp 1.237,95 triliun.

“Ini menjadi bantalan pasar, tetapi juga memiliki batas. Jika bank terlalu banyak menyerap SBN, ruang untuk kredit produktif bisa berkurang. Jika BI terlalu banyak membeli SBN di pasar sekunder, pasar bisa membaca adanya tekanan pembiayaan,” ujar Josua.

Ia memperkirakan imbal hasil SBN tenor 10 tahun masih berisiko bertahan di kisaran 6,8%-7,1% dalam jangka pendek, terutama jika rupiah tetap di atas Rp 17.300, harga minyak tinggi, dan investor asing masih selektif.

Baca Juga: KPK Soroti Integritas Advokat di Tengah Modernisasi Dunia Hukum

Namun, kenaikan imbal hasil dinilai tidak harus menjadi lonjakan tajam selama pemerintah mampu menjaga jadwal lelang, memperkuat komunikasi fiskal, dan BI tetap menjaga stabilitas pasar.

“Perkiraan kami menunjukkan imbal hasil SBN 10 tahun akhir kuartal II sekitar 6,90%, lalu turun bertahap ke 6,86% pada kuartal III dan 6,83% pada akhir 2026, dengan asumsi tekanan mereda pada semester II,” katanya.

Josua menambahkan, kondisi ini berpotensi membuat rupiah makin melemah dalam jangka pendek. Jika arus keluar dividen, pembayaran utang, dan impor energi bertemu dengan sentimen perang Timur Tengah serta harga minyak yang tinggi, rupiah masih berisiko bergerak di area Rp 17.400 sampai Rp 17.600, bahkan menguji area Rp 17.700 bila tekanan pasar memburuk.

Namun menurut Josua, pelemahan lebih dalam bukan menjadi skenario utama jika BI tetap aktif menjaga pasar valas, SRBI tetap menarik, pemerintah menjaga disiplin fiskal, dan pasokan valas dari ekspor serta penerbitan valas pemerintah masuk dengan baik.

Baca Juga: Bakom: Presiden Buka Pengusutan Dugaan Korupsi MBG di Tengah Desakan Publik

“Kuncinya adalah koordinasi kebijakan. BI perlu menjaga daya tarik aset rupiah melalui suku bunga dan instrumen moneter yang kredibel, melakukan intervensi valas secara terukur, serta menjaga likuiditas agar pasar tidak panik,” tutup Josua.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News