KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Paslon nomor dua Prabowo Subianto menjawab pertanyaan debat mengenai kepastian hukum warga dan pelaku usaha. Pasalnya dinilai masih ada banyak undang-undang tumpang tindih dan tidak harmonis.

Prabowo menyampaikan sebagai presiden, maka harus mengemban tugas sebagai chief law enforcement officer. Maka pihaknya akan memperkuat badan hukum nasional dengan memperkuat pakar-pakar untuk melakukan sinkronisasi dan penyalarasan di pusat agar tidak tabrakan di daerah.

"Sulit tapi harus dilakukan harus ada kepastian hukum," katanya dalam debat calon presiden dan wakil presiden di Hotel Bidakara, Kamis (17/1).

Prabowo menambahkan, ia tidak melihat perbedaan yang signifikan akan visi ini dengan visi Jokowi. Calon presiden Jokowi sendiri sebelumnya menyebut ingin menciptakan satu badan legislasi, satu pintu untuk mensinergikan peratutran tinggal nasional hingga daerah.

"Saya tidak lihat perbedaan, karena pemerintah bertanggung jawab melaksanakan perluasan dan perbaikan, menghasilkan produk itu," katanya.

Kemudian pada pertanyaan Prabowo mengkiritk kinerja pemerintah Jokowi yang terkesan tebang pilih terutama jelang pemilu. Hal ini menurutnya terlihat pada perbedaan tanggapan pada pendukungnya.

"Kalau ada yg mengatakan mendukung Paslon 01, tapi kalau ada kades di Jatim dukung kami malah ditangkap". Oleh karena itu Prabowo menyatakan hal tersebut harus jadi catatan sendiri bagi Jokowi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli