Jakarta. Buat pengendara mungkin sudah lumrah menemukan polisi tidur atau alat pembatas kecepatan di jalanan. Tapi masalahnya tidak semua yang dijumpai dibuat sesuai aturan, bahkan kadang malah bikin kecelakaan padahal seharusnya fungsi pembatas kecepatan sebagai peringatan bukan mematikan.

Pembuatan polisi tidur tidak bisa asal-asalan. Aturannya bisa ditemukan pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan.

Pada Pasal 3 Ayat 1 menjelaskan alat pembatas kecepatan merupakan kelengkapan tambahan jalan yang berfungsi membuat pengendara mengurangi kecepatan. Pada Pasal 2 menyebut kelengkapan tambahan itu dapat berupa peninggian sebagian badan jalan yang melintang terhadap sumbu jalan dengan lebar, tinggi dan kelandaian tertentu.

BAIC Indonesia Resmi Kenalkan BJ30 Hybrid, Kendaraan Bertenaga yang Efisien

Lebih lanjut pada Pasal 4 menerangkan pembatas kecepatan ditempatkan pada jalan di lingkungan pemukiman, jalan lokal kelas IIIC, dan pada jalan yang sedang dilakukan pekerjaan konstruksi.

Ciri pembatas kecepatan yang sesuai aturan yakni memiliki tanda garis serong berupa cat warna putih agar bisa dilihat pengendara seperti tertuang pada Pasal 5. Lebih detail lagi diatur pada pasal 6, yakni bentuk pembatas kecepatan menyerupai trapesium setinggi maksimal 12 cm, sisi miringnya punya kelandaian yang sama maksimum 15%, dan lebar datar bagian atas minimum 15 cm.

Bahan pembuat pembatas kecepatan menggunakan sama seperti badan jalan. Selain itu bisa menggunakan karet. Pemakaian bahan harus memerhatikan keselamatan pemakaian jalan.

Pita penggaduh

Selain pembatas kecepatan, di jalan juga sering dijumpai pita penggaduh (speed trap). Bentuknya berbeda, aturan desainnya ditemukan pada Pasal 32. Ayat 1 menjelaskan pita penggaduh dapat berupa marka jalan atau bahan lain yang dipasang melintang jalur lalu lintas dengan ketebalan 4 cm.

Bagian pita yang menonjol di jalan maksimum 4 cm seperti tertulis pada pasal 34 Ayat 1. Jumlah pita dalam satu kelompok dan jarak pengulangannya disesuaikan dengan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas seperti dituang pada Ayat 2.

(Febri Ardani Saragih)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News