KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelat nomor atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) menjadi identitas bagi setiap kendaraan yang diregistrasikan di Indonesia. Itu artinya, TNKB merupakan salah satu bagian dari registrasi dan identifikasi kendaraan (Regident), serta bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sah. 

Pelat nomor Indonesia dikeluarkan oleh Korps Lalu Lintas (Korlantas Polri), memiliki lambang dan juga tulisan "Korlantas Polri" sebagai tanda pengaman. Pelat nomor yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri dianggap tidak sah dan penggunanya dapat dikenakan tilang. 

Meskipun demikian, masih banyak pemilik kendaraan yang belum mengetahui cara dan tempat pemasangan pelat nomor kendaraan yang sesuai dengan aturan. Perlu dipahami, pemasangan pelat nomor kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat ada aturan hukumnya. Tidak bisa asal buat, asal pasang, atau memodifikasi tanpa mengacu pada regulasi. 

Penggunaan pelat nomor kendaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). 

Baca Juga: Polda Metro Jaya pastikan tak ada razia selama operasi Zebra 2021

Dalam Pasal 68, pelat nomor wajib memuat kode wilayah, nomor registrasi dan masa berlaku, serta harus memenuhi syarat spesifikasi yang sudah diatur. 

Peraturan tersebut diperkuat dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Dalam pasal 45 dijelaskan, Standardisasi spesifikasi telmis TNKB ditetapkan dengan Keputusan Kalmrlantas Polri. 

Sedangkan untuk pemasangannya, TNKB dipasang pada tempat yang disediakan dibagian depan dan belakang Ranmor yang mudah terlihat dan teridentifikasi. 

Baca Juga: Ramai dibahas pelat khusus berkode RF, ternyata ini artinya

Selain itu, ada pula Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 yang turut mencantumkan aturan mengenai pemasangan pelat nomor kendaraan. 

Dalam peraturan ini disebutkan bahwa kendaraan harus memiliki lampu penerangan untuk pelat nomor agar bisa dibaca pada jarak paling sedikit 50 meter dari belakang. 

Adapun perihal sanksi bagi pelanggar pelat nomor kendaraan, kembali pada UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 280 menyebutkan, bagi yang kendaraannya tidak dilengkapi pelat nomor akan dipidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Begini Aturan Pasang Pelat Nomor yang Benar, Melanggar Kena Denda Rp 500.000" Penulis : Arif Nugrahadi Editor : Aditya Maulana

Selanjutnya: Biaya terbaru urus balik nama kendaraan tahun 2021, sudah tahu?

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie