KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bursa Efek Indonesia (BEI) akan diramaikan emiten baru dari sektor perbankan tahun ini setelah tahun 2019 tidak ada emiten perbankan baru. Di awal tahun saja, sudah ada PT Bank Amar Indonesia yang akan melakukan penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO).

Selain itu, ada beberapa bank lagi yang merencanakan melantai di bursa saham lewat IPO tahun ini. 

PT Bank Pembangunan Daerah DKI (Bank DKI) dan PT BNI Syariah misalnya berencana melanjutkan rencana IPO tahun ini setelah ditunda tahun lalu. Namun, penyelenggaraannya akan tergantung dari kondisi pasar saham.

Baca Juga: Cari Dana Lewat Obligasi dinilai Lebih Oke Ketimbang di Pasar Saham premium

Bank DKI berencana IPO dengan menerbitkan saham sekitar 20%-30% dari saham ditempatkan dan disetor penuh. Penawaran saham perdana itu direncanakan akan digelar pada semester II-2020. Bank DKI berencana melakukan aksi korporasi itu berdasarkan kinerja keuangan semester I-2020.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI Herry Djufraini mengatakan, persiapan rencana IPO tersebut berjalan dengan baik, termasuk dari sisi perizinan dari DPRD DKI. Bank DKI juga telah menggandeng penjamin emisi yakni Mandiri Sekuritas, Trimegah Sekuritas, dan RHB Sekuritas Indonesia. "Target IPO ini minimal 20%," ujarnya kepada Kontan.co.id, Senin (6/1).

Namun, penyelenggaran IPO Bank DKI tersebut tetap akan mempertimbangkan kondisi pasar saham. Bank daerah ini harus hati-hati agar jangan sampai harga sahamnya justru melorot setelah melantai di bursa. 

Meski begitu, Bank DKI memperkirakan kondisi pasar saham tahun ini akan lebih baik dari tahun sebelumnya.

Bank DKI merupakan Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) 3 dengan modal inti sebesar Rp 7,54 triliun per September 2019. Rencana IPO tersebut akan memperkuat permodalan bank dalam melakukan ekspansi bisnis. Rasio permodalan bank ini atau capital adequacy ratio (CAR) pada periode tersebut tercatat 25,9%.

PT BNI Syariah juga tetap mengkaji untuk IPO. Namun, itu akan dilakukan jika kondisi pasar mendukung. BNI Syariah masih akan lebih fokus mempercepat pengalihan aset milik induknya di Aceh sebagai implementasi qanun Aceh dan mengupayakan untuk segera naik BUKU.

Editor: Herlina Kartika Dewi