JAKARTA. Pada 15 Oktober 2014, tepat dua tahun pemerintahan DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama. Basuki mencatat capaian dan kegagalan dalam dua tahun ini, termasuk pekerjaan rumah yang menjadi tantangannya ke depan. "Masih banyak (program) yang belum selesai," aku Basuki, di Balaikota, Rabu (15/10/2014). Dia pun lalu menuturkan sejumlah capaian bersama sederetan panjang kegagalan dan target yang ingin diwujudkannya, terlebih lagi dia akan segera menggantikan Jokowi di puncak pimpinan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kegagalan dan tantangan
Bagi Basuki, reformasi birokrasi merupakan tantangan yang jelas menghadangnya di depan mata. Dia pun memastikan lelang jabatan tetap akan berjalan, sekalipun ada penilaian kebijakan itu telah gagal. Pada Desember 2014, Pemerintah Provinsi DKI akan merombak seluruh jabatan di pemerintahan daerah ini, mulai dari eselon II hingga eselon IV. Semua pejabat itu harus mengikuti pengujian lelang jabatan. Bila ada pejabat tak mengikuti proses ini, maka jabatannya akan diserahkan kepada orang lain yang dinilai lebih kompeten. Selain itu, Basuki juga memberi kesempatan staf golongan III-B mengikuti lelang jabatan untuk mengisi posisi eselon IV. Para staf ini dinilai banyak yang punya kompetensi tetapi tak tersedia kesempatan naik jabatan. "Memang reformasi birokrasi belum selesai, sistem renumerasi juga belum selesai. Sebenarnya, kami ingin kurangi pegawai, tapi pengaturannya belum selesai. Mungkin baru tahun depan akan dimulai (pengurangan pegawai)," kata Basuki. Program lain yang belum tercapai adalah penyediaan sarana transportasi massal yang nyaman bagi warga Jakarta. Setelah DKI membentuk PT Transjakarta, Basuki ingin seluruh transportasi massal berbentuk bus dikelola oleh BUMD tersebut. Basuki berharap, pengadaan bus tak lagi terhambat kasus semacam penyalahgunaan anggaran dalam pengadaan transjakarta dan bus sedang pada tahun anggaran 2013. Akibat permasalahan itu, beberapa pejabat Dinas Perhubungan DKI menjadi tersangka, termasuk mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono. Sementara itu, dalam program penanggulangan banjir, Basuki juga mengaku terkendala dalam hal merelokasi warga bantaran sungai. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI, ujar dia, lamban membangun rusunawa bagi warga bantaran. Basuki memberi tugas Dinas Perumahan menyelesaikan 200 hingga 500 blok rusun dalam jangka waktu 1 tahun. Namun, ternyata mereka tidak mampu melakukannya, dan hanya bisa menghasilkan puluhan blok rusun dalam 1 tahun. "Kalau rusunnya belum siap, ya kami belum bisa melakukan pembebasan lahan dan pembongkaran untuk normalisasi sungai," kata Basuki. Capaian
Meski mencatat sederet panjang catatan kegagalan dan tantangan, Basuki pun mengklaim tetap ada capaian dalam dua tahun pemerintahannya bersama Jokowi. Salah satu yang dia klaim sebagai capaian adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Menurut Basuki, Jokowi telah berhasil membuat dasar pemikiran untuk para lurah dan camat bahwa seorang pejabat adalah pelayan masyarakat. Jokowi, lanjut dia, bertekad menciptakan sistem pelayanan pengurusan izin tanpa birokrasi yang rumit. "Dari sisi pelayanan dan respons terhadap pengaduan warga, lurah dan camat sekarang sudah jauh lebih baik. Minimal warga gampang bertemu dengan lurah dan camat, warga sudah senang. Dari pencapaian itu, kami menemukan lurah camat yang baik," kata Basuki. (Kurnia Sari Aziza) Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
