Cathay dan Reliance belum minta izin OJK



JAKARTA. Kendati sudah meneken perjanjian jual-beli, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tak kunjung menerima proposal izin akuisisi dari Cathay Financial Holding Co untuk menguasai 40% saham Bank Mayapada Internasional.

Pun sama halnya dengan Reliance Securities yang belum meminta izin OJK untuk menambah kepemilikan di Bank Kesejahteraan Ekonomi (BKE) menjadi 40% saham.

"Sampai sekarang, saya sebagai kepala eksekutif belum menerima dokumen terkait. Nanti saya cek," tandas Nelson Tampubolon, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK kepada KONTAN, Kamis (5/2).


Sejatinya, niatan Cathay Financial memiliki saham Bank Mayapada tinggal selangkah lagi. Sebab, saat ini OJK sedang  memproses nota kesepakatan atawa memorandum of understanding (MoU) dengan The Central Bank of Republic of China (Taiwan).

Negoisasi dua bank sentral ini bakal menentukan nasib akuisisi Cathay Financial terhadap Bank Mayapada. Seperti yang sudah-sudah, OJK menginginkan adanya kesetaraan alias resiprokal, sebagai syarat utama investor asing yang ingin masuk ke industri perbankan Tanah Air.

Saat ini, OJK yang diwakili Bank Indonesia (BI), baru mencapai kata sepakat dengan Bank Sentral Malaysia (BNM) dan Bank Sentral Singapura (MAS) dari total 10 negara ASEAN yang tergabung dalam ASEAN Banking Integration Framework (ABIF).

Sebelumnya, agenda Shinhan Bank mengakuisisi Bank Metro Express kandas di tahun 2014 karena OJK belum mencapai kata sepakat dengan Bank of Korea (BoK).

Catatan saja, Cathay Financial mengumumkan berminat menguasai 40% saham Bank Mayapada Internasional senilai Rp 3,52 triliun pada awal Januari 2015. 

Sementara itu, niatan lain, Reliance Securities, perusahaan sekuritas dengan sandi saham RELI mengakuisisi 20% saham BKE juga belum ada kemajuan. Reliance yang merogoh kocek Rp 60 miliar untuk akusisi, berniat untuk menjadi pemegang 40% saham. Reliance telah mengumumkan niatan beli sejak 8 Januari 2015.

Sebagai pemilik baru, Reliance bakal membawa BKE fokus menggarap pasar ritel, yakni kredit pegawai pemerintah dan mereka yang berada di segmen pendapatan menengah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia