KONTAN.CO.ID - JAKARTA. CDP, sebuah lembaga non-profit berfokus pada isu lingkungan mengungkapkan tingkat deforestasi Indonesia masih terjadi sekalipun mengalami penurunan.

Berdasarkan data yang dihimpun CDP, tingkat deforestasi di kawasan Asia Tenggara mencapai 1,2% tiap tahunnya.

Associate Director of Forests CDP Sareh Forouzesh mengungkapkan tingkatan tersebut merupakan angka deforestasi yang tertinggi untuk wilayah tropis secara global. "Deforestasi akibatkan dampak ke sektor lain seperti air, udara dan kesehatan," jelas Sareh dalam diskusi virtual, dikutip Senin (25/1).

Baca Juga: Tatalogam sumringah atas larangan penggunaan barang impor proyek properti PUPR

Sareh melanjutkan, dari data yang ada deforestasi di Indonesia sepanjang 2019 mencapai 324 ribu ha atau pada urutan ketiga setelah Brasil dan Republik Demokratik Kongo. Salah satu upaya CDP mencegah tingkat deforestasi dan mendorong ekonomi lingkungan yang berkelanjutan yakni dengan merangkul pemerintah dan pihak swasta.

Sareh menjelaskan, CDP menggunakan pendekatan yang berbeda untuk tiap negaranya. Secara khusus untuk Indonesia, ia memastikan langkah menggandeng pemerintah dan pihak swasta terus dilakukan.

Salah satunya, dari Pemerintah Kabupaten Siak, lewat program Siak Hijau yang telah diinisiasi pemerintah kabupaten dan Civil Society Organization (CSO).

Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Siak Budi Yuwono mengungkapkan program Siak Hijau diinisiasi sejak 2016 silam pasca insiden kebakaran hutan dan lahan yang melanda daerah tersebut.

Bersama sejumlah CSO, Kabupaten Siak juga turut menggandeng pihak swasta untuk turut terlibat. "Di Kabupaten Siak mendekati 80% itu private sector. Area 8.560 km2 ini 80% nya merupakan area konsesi yang diusahakan private sector," jelas Budi dalam kesempatan yang sama.

Ia memastikan lewat program Siak Hijau ada sekitar 38 hingga 40 perusahaan swasta, kendati demikian yang terlibat aktif baru sekitar 3 sampai 4 perusahaan swasta.

Baca Juga: Menteri ESDM kembali tekankan pentingnya pemanfaatan biodiesel untuk ketahanan energi

Ia mengungkapkan kendala yang dihadapi yakni perlunya kebijakan khusus dari kantor pusat tiap perusahaan swasta agar perusahaan-perusahaan cabang yang ada di Kabupaten Siak bisa terlibat dalam upaya mendorong keberlanjutan lingkungan di Siak.

Budi menambahkan, selain menanti keterlibatan pihak swasta sejauh ini pihaknya telah menelurkan program Transfer Anggaran Kabupaten basis Ekosistem (TAKE). Lewat program ini pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk tiap desa yang dinilai telah mendorong upaya Siak Hijau.

Ia pun memastikan pengawasan anggaran dilakukan sebaik mungkin demi mencegah penyaluran yang tidak tepat sasaran. Selain itu, pemkab Siak juga tengah mendorong kajian penanaman tanaman yang ramah gambut. "Kami juga pahami ini untuk realisasikan tidak bisa sendiri harus gotong royong," pungkas Budi.

Selanjutnya: Pembentukan komponen cadangan harus dibarengi dengan rencana strategis yang jelas

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi