KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kenaikan premi risiko Indonesia yang tercermin dari lonjakan credit default swap (CDS) dinilai akan mempengaruhi kualitas aliran dana asing ke Indonesia. Padahal, dana asing yang masuk ke RI masih didominasi investasi portofolio jangka pendek yang sensitif terhadap perubahan sentimen global dan juga pengaruh indikator fundamental ekonomi Indonesia.

Asal tahu saja, premi risiko Indonesia masih berada pada level yang relatif tinggi. Per awal Juli 2026, CDS Indonesia tenor lima tahun mencapai 89,44, naik 29,82% secara year to date (YtD) dibandingkan posisi akhir Desember 2025 sebesar 69,39. Level tersebut menjadi yang tertinggi sejak 2022, ketika CDS sempat menyentuh 96,96.

Sementara itu, CDS tenor 10 tahun telah mencapai 143,50 atau meningkat 28,32% YtD dibandingkan posisi akhir tahun lalu sebesar 111,83.

Baca Juga: Bebas Visa Harus Utamakan Multiplier Effect ke Ekonomi, Bukan Kuantitas Wisman

Di pasar obligasi, yield Surat Berharga Negara (SBN) juga masih bertahan tinggi. Per 5 Juli 2026, yield SBN tenor 10 tahun berada di level 7,153%, sedangkan tenor lima tahun berada di kisaran 7,05%. Tingginya yield mencerminkan investor masih meminta premi risiko yang lebih besar untuk berinvestasi pada surat utang pemerintah Indonesia.

Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan kenaikan CDS menunjukkan pasar mulai memberikan harga yang lebih mahal terhadap risiko Indonesia. Meski demikian, ia menegaskan kondisi tersebut belum mencerminkan persoalan kemampuan Indonesia memenuhi kewajiban utangnya.

"Ini bukan persoalan solvabilitas karena Indonesia masih berstatus investment grade dan cadangan devisanya juga masih kuat. Namun pasar memang meminta premi risiko yang lebih tinggi. Artinya, investor mulai lebih berhati-hati terhadap prospek Indonesia di tengah ketidakpastian global," ujar Yusuf kepada Kontan, Minggu (5/7/2026).

Menurutnya, lonjakan CDS tidak dapat semata-mata dikaitkan dengan konflik geopolitik di Timur Tengah. Meski gejolak global menjadi pemicu, pasar juga tengah menguji seberapa kuat fundamental ekonomi domestik dalam menghadapi tekanan eksternal.

Baca Juga: Premi Risiko Investasi RI Naik, Modal Asing ke Indonesia Masih Berpotensi Mengalir

Yusuf menilai tingkat suku bunga yang masih tinggi memang tetap menjadi daya tarik bagi investor asing. Namun, daya tarik tersebut kini semakin terbatas karena investor tidak lagi hanya mempertimbangkan besaran imbal hasil nominal.

"Investor sekarang menghitung real yield setelah memperhitungkan inflasi, risiko pelemahan rupiah, serta biaya lindung nilai. Indonesia memang masih menawarkan imbal hasil yang kompetitif dan itu terlihat dari kembalinya arus dana ke SRBI maupun SBN," katanya.

Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa arus modal yang masuk saat ini lebih banyak berasal dari investasi portofolio jangka pendek yang sangat sensitif terhadap perubahan sentimen global.

"Artinya, kenaikan suku bunga berhasil membeli waktu, tetapi belum berhasil membangun kepercayaan jangka panjang," ujarnya.

Di sisi lain, Yusuf melihat investor juga mulai mencermati sejumlah indikator ekonomi domestik yang menunjukkan pelemahan. PMI manufaktur yang berada di zona kontraksi, surplus perdagangan yang terus menyempit, serta tekanan terhadap nilai tukar rupiah menjadi sinyal bahwa momentum pertumbuhan ekonomi mulai melambat.

Kondisi tersebut membuat investor cenderung mengambil sikap wait and see. Menurut Yusuf, investor masih bersedia memanfaatkan peluang carry trade melalui instrumen berimbal hasil tinggi di Indonesia, tetapi belum cukup yakin untuk meningkatkan investasi jangka panjang.

"Dengan kata lain, investor masih membeli imbal hasil Indonesia, tetapi belum sepenuhnya membeli prospek ekonominya," katanya.

Baca Juga: Kemenkeu Buka Lowongan untuk Posisi Hakim Pengadilan Pajak, Ini Syaratnya

Ia mengingatkan risiko yang lebih besar dapat muncul apabila kondisi tersebut berlangsung terlalu lama. Jika arus modal asing kembali berbalik keluar, tekanan terhadap rupiah berpotensi meningkat sehingga mendorong inflasi impor dan memaksa Bank Indonesia mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama.

Akibatnya, biaya pembiayaan pemerintah akan meningkat, dunia usaha menghadapi bunga kredit yang lebih mahal, dan ruang pemulihan ekonomi menjadi semakin terbatas.

"Ini berpotensi menciptakan lingkaran yang saling memperkuat antara perlambatan ekonomi dan memburuknya sentimen pasar," jelas Yusuf.

Karena itu, ia menilai langkah-langkah yang dimiliki otoritas saat ini masih lebih bersifat defensif dibandingkan solutif. Instrumen seperti cadangan devisa, intervensi di pasar valas, dan kebijakan stabilisasi pasar memang efektif untuk meredam volatilitas jangka pendek.

"Namun itu tidak cukup untuk mengembalikan kepercayaan investor apabila fundamental ekonomi terus melemah," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News