KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan terus mengoptimalkan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) domestik sebagai sumber pembiayaan utang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Deni Ridwan, mengatakan bahwa strategi tersebut dilakukan untuk menghindari fenomena
crowding out effect. "Selama ini pemerintah kalau kita lihat dalam strategi pembiayaan APBN itu kita memprioritaskan penerbitan di dalam negeri. Jadi penerbitan di global itu sebagai
complement sebagai pelengkap untuk kita bisa mencegah adanya
crowding out effect," ujar Deni dalam Media Briefing di Jakarta, Senin (10/6).
Baca Juga: Banyak Peminat, Pemerintah Pertimbangkan Penerbitan Euro Bond Deni menjelaskan,
crowding out merupakan efek di mana pasar keuangan uangnya habis tersedot oleh pemerintah atau pihak publik sehingga
private companynya sulit mendapatkan dana untuk kredit. "Ini supaya kita mencegah
crowding out effect kita melakukan juga kombinasi penerbitan di dalam negeri dan ada penerbitan di luar negeri," katanya. Menurutnya, semakin kecil ketergantungan Indonesia terhadap pembiayaan dari global membuat Indonesia semakin independen dan sekaligus bisa mengurangi
currency risk. "Pada tahun 1997-1998 yang membuat ekonomi kita hancur karena terlalu tingginya utang dalam valas sehingga pergerakan rupiah dari Rp 12.000 ke Rp 15.000 ini banyak korporasi yang ngak bisa bayar utangnya hingga
collapse (ambruk)," imbuh Deni.
Baca Juga: Realisasi Anggaran Kemenhub Mencapai Rp 13,7 Triliun Hingga Mei 2024 Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mewaspadai fenomena
crowding out effect akibat kondisi global yang bergejolak khususnya di tengah risiko
higher for longer yang diperkirakan masih berlanjut. Oleh karena itu, Sri Mulyani mengatakan, koordinasi fiskal moneter akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan
yield (imbal hasil) di tengah risiko
higher for longer yang diperkirakan masih berlanjut. "Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) juga sangat menyadari pentingnya untuk menghindari terjadinya
crowding out effect," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (4/6).
Baca Juga: Siap-Siap! Utang Jatuh Tempo Pemerintahan Prabowo-Gibran Tembus Rp 3.748 Triliun Menurutnya, menjaga keseimbangan antara
pricing yang menarik bagi investor dengan
cost of fund yang harus ditanggung APBN dan ekonomi secara luas juga menjadi prioritas dalam koordinasi tersebut. Hal ini penting karena 14% investor pasar SBN merupakan investor global yang sensitif terhadap harga dan dapat memicu instabilitas atau
outflow jika tidak di-manage dengan tepat.
"Sebagian besar investor SBN adalah investor dalam negeri. 14% investor SBN adalah investor global. Ini jauh menurun dari 10 tahun lalu di mana 40% investor SBN adalah investor global," katanya.
Baca Juga: Utang Jumbo Warisan Jokowi ke Pemerintah Baru Hasil Pemilu 2024 Meski demikian, Sri Mulyani menyebut, pasar SBN tetap dipengaruhi sentimen global dan kebijakan dari negara-negara maju. Hal ini dikarenakan relativitas suku bunga antara SBN Indonesia dengan SBN negara-negara maju menjadi faktor yang menentukan daya tarik investor. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Noverius Laoli
