KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Jelang dihapusnya pembatasan aktivitas perbatasan akibat Covid-19 akhir bulan ini, pemerintah Joe Biden memerintahkan agar pasukan penjaga perbatasan AS-Meksiko ditambah untuk mencegah masuknya imigran gelap.

Pentagon pada hari Selasa (2/5) mengatakan bahwa pemerintah meminta militer untuk mengirim 1.500 pasukan tambahan ke wilayah perbatasan. Pasukan tambahan itu akan ditempatkan selama 90 hari dan tidak akan melaksanakan tugas penegakan hukum.

"Mereka akan melakukan pemantauan berbasis darat, entri data, dan dukungan gudang untuk membebaskan agen perbatasan dan mengisi celah peran-peran yang penting," kata juru bicara Pentagon Brigadir Jenderal Pat Ryder, seperti dikutip Reuters.

Lebih dari 20 Tahun Haji Robert Dedikasikan Hidup untuk Santri Tahfidz Al-Qur’an

Baca Juga: AS Terancam Default, Biden Undang Pimpinan Kongres pada Pekan Depan

Ryder menambahkan, pasukan tersebut akan mendukung pekerjaan Patroli Perbatasan AS dan menjadi tambahan untuk sekitar 2.500 pasukan Garda Nasional yang telah dikerahkan.

"1.500 tentara dapat tiba di perbatasan AS-Meksiko pada 10 Mei. Pentagon sedang mencari cara untuk mengganti personel tugas aktif dengan personel dari pasukan cadangan," lanjut Ryder.

Pengamanan perbatasan dari imigran gelap Meksiko semakin diperkuat setelah aturan Title 42 pemerintah berakhir pada 11 Mei nanti. Aturan tersebut memungkinkan otoritas AS dengan cepat mengusir migran non-Meksiko ke Meksiko tanpa kesempatan untuk mencari suaka.

Pemerintahan Biden telah berjuang sangat keras melawan rekor jumlah imigran gelap yang melintasi perbatasan AS-Meksiko sejak ia menjabat pada tahun 2021.

Baca Juga: Kompak Hadapi Korut, AS dan Korsel akan Berbagi Ilmu Soal Nuklir

Kubu oposisi dari Partai Republik mengkritik Biden yang membatalkan kebijakan keras Donald Trump terhadap imigran asal Meksiko. 

Di sisi lain, beberapa aktivis dari Partai Demokrat justru mengecam Biden karena secara bertahap memperkuat pendekatannya terhadap keamanan perbatasan.

"Mencoba menambah poin politik atau mengintimidasi migran dengan mengirim militer ke perbatasan membuat sistem kita terlihat xenophobic seperti Partai Republik," kata Senator Bob Menendez, Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat dari Partai Demokrat.

Sementara itu, Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador merespons keputusan AS dengan bijak. Obrador mengatakan AS adalah negara berdaulat dan Meksiko menghormati keputusannya.