KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggota Komisi XII DPR RI, Cek Endra meminta Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memperketat pengawasan terhadap lebih dari 400 perusahaan pemegang konsesi lahan gambut. 

Pengawasan ketat ini demi memastikan kepatuhan tata kelola air demi mencegah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla)

Meski upaya pembenahan tata air lahan gambut yang sedang didorong oleh pemerintah, Ia menekankan agar evaluasi pemerintah tidak berhenti pada pemenuhan aspek administratif semata tanpa adanya pemantauan kondisi lapangan secara berkala.

"Kami mendukung langkah KLH dalam membenahi tata kelola gambut. Tetapi yang terpenting adalah memastikan perusahaan benar-benar menjalankan kewajibannya. Pengawasan harus berorientasi pada hasil nyata di lapangan, bukan sekadar laporan administratif," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (10/11/2026).

Baca Juga: Lahan Bekas Karhutla Ditanami Sawit, BPGMN Tegaskan Harus Dikembalikan Jadi Hutan

Endra turut menyoroti data KLH mengenai realisasi pembangunan 34.989 unit sekat kanal di areal gambut seluas 4,15 juta hektare oleh 314 perusahaan. Mengingat masih diperlukannya 17.394 unit sekat kanal tambahan, ia mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pencegahan kebakaran tersebut.

"Pembangunan sekat kanal harus dipastikan benar-benar berfungsi menjaga kondisi gambut agar tidak mudah terbakar. Jangan menunggu kebakaran terjadi baru dilakukan penanganan. Dampak karhutla bukan hanya kerusakan lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat dan mengganggu aktivitas ekonomi," tegasnya.

Lantas, Endra mengingatkan, pemegang konsesi wajib bertanggung jawab penuh atas pencegahan kerusakan lingkungan di area usahanya. Pengawasan berbasis risiko perlu diprioritaskan pada kawasan rawan agar kabut asap tidak sampai melumpuhkan sektor ekonomi.

Lebih lanjut, DPR mendorong KLH menyampaikan laporan kepatuhan perusahaan dan hasil pemeriksaan lapangan secara terbuka. Endra juga meminta tindakan tegas sesuai hukum bagi perusahaan yang terbukti melanggar aturan perlindungan lingkungan hidup.

Baca Juga: Kementerian ATR Tertibkan 11 Korporasi Terindikasi Karhutla, HGU Ada yang Dicabut

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News