KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) menargetkan pemenuhan kebutuhan hampir 7.000 sumur bor untuk mendukung pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) berlanjut. 

Wakil Kepala BPGMN Sriyanto mengatakan proyek ini ditargetkan rampung dibangun pada tahun 2027. Menurutnya, BPGMN mengidentifikasi kebutuhan sumur bor di sejumlah wilayah yang rawan mengalami kebakaran. Dari hasil identifikasi tersebut, banyak sumur bor yang sebelumnya telah dibangun diketahui mengalami kerusakan. 

"Jadi kita di tahun 2027 harapan kita semua kebutuhan sumur bor itu bisa kita selesaikan. Yaitu jumlahnya yang sudah kita identifikasi hampir 7.000 sumur bor," ujar Sriyanto saat ditemui di Istana Kepresidenan, Rabu (21/10/2026). 

Baca Juga: Yusril Dukung Usulan Luhut soal Perubahan Aturan Korupsi, Ini Alasannya

Sriyanto bilang kondisi infrastruktur tersebut beragam. Sebagian masih berfungsi dengan baik, sebagian mengalami kerusakan ringan, sementara infrastruktur lainnya belum tersedia sehingga perlu dibangun.

Untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tersebut, BPGMN berencana melibatkan berbagai sumber daya, termasuk personel TNI. 

Sriyanto mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan batalyon zeni konstruksi (Yonzipur) yang memiliki personel serta peralatan untuk mendukung pekerjaan konstruksi, termasuk pembangunan sumur bor. 

Selain sumur bor, BPGMN menargetkan pembangunan dan perbaikan sekat kanal serta timbunan kanal dapat diselesaikan pada pertengahan 2028. Infrastruktur tersebut diperlukan untuk membantu menjaga ketersediaan air di lahan gambut, terutama ketika memasuki musim kemarau. 

Sriyanto menambahkan, pelibatan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) juga diharapkan dapat mempercepat penyediaan infrastruktur tersebut.

Di sisi lain, Kepala BPGMN Satyawan Pudyatmoko mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan agar penanganan karhutla segera dilakukan dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia. Perhatian khusus diberikan kepada lahan gambut karena kebakaran di kawasan tersebut memiliki tantangan tersendiri. 

"Semua dikerahkan untuk segera bisa melakukan pemadaman api, terutama di lahan-lahan gambut yang memang itu satu lahan yang sangat sulit untuk bisa dipadamkan," ujar Satyawan. 

Satyawan menjelaskan, selain mendukung penanganan kebakaran yang sedang berlangsung, BPGMN juga akan memperkuat upaya pencegahan melalui pengelolaan ekosistem gambut. Salah satunya dengan memastikan infrastruktur pengelolaan air di kawasan konsesi berjalan sebagaimana mestinya. 

Baca Juga: OJK Tegaskan Respon Prabowo Bukan Untuk Menentang MSCI

Ia berujar BPGMN telah meminta arahan Menteri Kehutanan terkait data konsesi yang memiliki ekosistem gambut. Berdasarkan data awal yang disampaikan Satyawan, terdapat sekitar 80 perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) yang berada di kawasan gambut.

BPGMN nantinya akan melakukan analisis data dan pengamatan lapangan untuk mengidentifikasi kebutuhan perbaikan serta potensi pelanggaran dalam pengelolaan gambut. 

"Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, hasil pengamatan tersebut dapat disampaikan kepada kementerian terkait untuk ditindaklanjuti," tegas Setyawan. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News