JAKARTA. Maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi membuat Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi segera bertindak. Rencananya, pemerintah akan mengadakan pembahasan khusus pengelolaan keuangan sesuai prinsip good corporate governance dengan para bupati/walikota. Rencananya, pertemuan itu akan diselenggarakan pada tanggal 17 Oktober nanti. "Saya prihatin kepala daerah menjadi tersangka, tapi itu fakta yang tidak bisa kami hindari," ujar Gamawan, Rabu (29/9).Gamawan menjelaskan, terkadang ada kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi bukan lantaran mengambil uang melainkan salah mengambil kebijakan. Di sisi lain, dia menuding aparat penegak hukum menilai perbuatan itu menguntungkan diri sendiri maupun orang lain.Tapi, dia mendukung hukuman bagi kepala daerah yang terbukti korupsi. "Kalau sudah niat korupsi maka seharusnya dihukum," ujar mantan Gubernur Sumatera Barat itu.Asal tahu saja, sejak 2005 hingga saat ini, sebanyak 150 kepala daerah baik setingkat gubernur maupun bupati/walikota menjadi tersangka korupsi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Edy Can