KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah terus mengebut aturan turunan Omnibus Law. Salah satunya adalah Rancangan Peraturan Pemerintah Pos Telekomunikasi dan Penyiaran. Direktur Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi menyarankan, RPP tersebut harus mengatur secara mendetail mengenai kewajiban pembangunan jaringan bagi pemilik lisensi.. “Agar ada komitmen yang sama antar operator telekomunikasi," tegas Heru, dalam keterangan tertulis, Jumat (11/12). Penegasan ini menurut Heru, agar tidak ada istilah makelar izin. Maksudnya, setelah mendapatkan izin, kemudian dijual kembali, karena mendapat alokasi frekuensi. "Kita pernah punya pengalaman buruk soal hal ini di masa lalu. Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi di seluruh penjuru tanah air dan kegiatan pemerintahan," tegasnya.
Cegah makelar izin, pemerintah harus mewajibkan pembangunan jaringan telekomunikasi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah terus mengebut aturan turunan Omnibus Law. Salah satunya adalah Rancangan Peraturan Pemerintah Pos Telekomunikasi dan Penyiaran. Direktur Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi menyarankan, RPP tersebut harus mengatur secara mendetail mengenai kewajiban pembangunan jaringan bagi pemilik lisensi.. “Agar ada komitmen yang sama antar operator telekomunikasi," tegas Heru, dalam keterangan tertulis, Jumat (11/12). Penegasan ini menurut Heru, agar tidak ada istilah makelar izin. Maksudnya, setelah mendapatkan izin, kemudian dijual kembali, karena mendapat alokasi frekuensi. "Kita pernah punya pengalaman buruk soal hal ini di masa lalu. Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi di seluruh penjuru tanah air dan kegiatan pemerintahan," tegasnya.
