KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan mitigasi penolakan produk perikanan di pasar ekspor. Guna menjamin keberterimaaan produk, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP menggandeng United Nations Industrial Development Oganization (UNIDO), salah satu lembaga di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Melalui Global Quality and Standards Programme (GQSP) SMART-Fish fase 2 yang didanai hibah dari Switzerland’s State Secretariat for Economic Affairs (SECO), KKP melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka pemenuhan standar pasar global untuk mendukung peningkatan ekspor dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan Indonesia.

“Sebagai koordinator utama pelaksanaan program GQSP ini, kami didukung oleh beberapa focal point di lingkup KKP, yaitu Ditjen Perikanan Budidaya, BKIPM, BRSDMKP,  serta focal point di luar KKP yaitu Badan Standardisasi Nasional (BSN)," terang Dirjen PDSPKP, Artati Widiarti di Jakarta, Kamis (3/3/2022).

Baca Juga: KKP Setop Operasi Kapal Penambang Pasir Timah di Perairan Bangka

Dalam pertemuan tripartit, KKP-UNIDO-SECO (Steering Committee Meeting) pada akhir Februari 2022 lalu secara daring, Kepala Perwakilan SECO dari Kedutaan Swiss, Philipp Orga memastikan akan melanjutkan dukungan pendanaan melalui GQSP fase 3 yang akan dimulai 2023.  Artati pun merespons positif komitmen baru ini dan menegaskan KKP akan mendukung penuh penyelesaian GQSP fase 2 dan meminta agar sejalan dengan program prioritas KKP dalam perbaikan rantai nilai hulu-hilir.

"Kita akan dorong pemenuhan mutu dan standar produk untuk peningkatan ekspor melalui pencapaian 10.500 sertifikat Good Manufacturing Practices pada Unit Pengolahan Ikan dalam mendukung kebijakan dan program penangkapan ikan terukur, pembangunan Kampung Nelayan Maju,  pembangunan kampung budidaya berbasis kearifan lokal,  dan pengembangan budidaya berbasis komoditas unggulan ekspor,” urainya.

Dalam kesempatan tersebut, Artati melaporkan capaian kegiatan hingga Januari 2022 seperti terkait Komponen Infrastruktur Mutu, yaitu 2 dari 3 Lembaga Sertifikasi IndoGAP yang ada saat ini telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan siap untuk melaksanakan sertifikasi IndoGAP. 

Baca Juga: Pasar Ekspor Ikan NIla Indonesia Baru Menembus 16 Negara

Kemudian, telah tersusun naskah final Peraturan Menteri tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang siap disahkan oleh Menteri yang menaungi BSN.

Tak hanya itu, Peta Jalan Pembangunan Laboratorium Metrologi Biologi Indonesia sudah selesai disusun, dan akan diintegrasikan ke dalam Rencana Strategi BSN. 

Bahkan saat ini, 3 Laboratorium di bawah KKP dan Kementerian Perindustrian siap diakreditasi menjadi Produsen Bahan Acuan Mikrobiologi pertama di Indonesia, sementara 2 Laboratorium di bawah Ditjen Perikanan Budidaya KKP siap diakreditasi menjadi Penyedia Pengujian Profisiensi. "31 SNI telah direvisi, dan SOP audit/inspeksi jarak jauh telah dilaksanakan untuk sertifikasi GMP dan HACCP," jelas Artati.

Selanjutnya terkait Komponen Pemenuhan Standar bagi UMKM, yaitu telah tersedia 15 SOP perikanan budidaya yang sesuai dengan Kode Etik dalam Perikanan Budidaya yang Bertanggung Jawab (CCRF FAO), serta terdapat SNI dan beberapa Standar Internasional yang telah selesai diujicobakan. 

Editor: Noverius Laoli