KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Satgas Penanganan Covid-19 meminta pemerintah daerah memperbaiki sistem pengawasan di tingkat kabupaten atau kota sebagai dasar penentuan kebijakan operasional sektor-sektor esensial di zonasi lebih rendah yakni RT/RW.

Upaya ini sangat krusial saat ini ketika terjadi kecenderungan mobilitas masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri kendati mudik telah dilarang, dan pada ujungnya risiko penularan Covid-19 semakin meningkat.

“Dasar penyelenggaraan kegiatan di tingkat komunitas harus sesuai dengan yang tertuang dalam Inmendagri Nomor 10 Tahun 2021," kata koordinator tim pakar dan juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam siaran pers Selasa (11/5).

"Penting adanya kesatuan komando dan narasi antara pemerintah pusat dan daerah sehingga tugas pemerintah untuk menerjemahkan kebijakan di lapangan dapat berjalan sesuai dengan harapan,” ujarnya.

Menurut Wiku, kebijakan pelarangan mudik yang sudah pemerintah putuskan bukan tanpa alasan. Kebijakan ini sebagai upaya untuk mencegah potensi kenaikan kasus yang seringkali terjadi pasca libur panjang.

Baca Juga: Polisi lakukan tes acak, 4.000 lebih pemudik terinfeksi Covid-19!

Selain itu, kebijakan pelarangan mudik juga bertujuan untuk mengendalikan mobilitas di berbagai wilayah pusat kota/kabupaten yang saling terhubung atau yang dikenal sebagai daerah aglomerasi. 

Dengan demikian, pengendalian dan pencegahan kasus COVID-19 bisa berjalan secara efektif. “Pada prinsipnya, silaturahmi merupakan tradisi dan bentuk ibadah masyarakat yang perlu dijamin haknya," kata Wiku.

"Namun, di tengah kondisi pandemi Covid-19, metodenya perlu disesuaikan menjadi silaturahmi virtual untuk mencegah terjadinya penularan yang terjadi kepada keluarga yang ada di kampung halaman,” imbuhnya.

Silaturahmi virtual

Dia mengatakan, silaturahmi saat Hari Raya Idul Fitri sangat penting dan menjadi momentum melepas kerinduan masyarakat kepada keluarganya yang tinggal jauh di kampung halaman. 

“Namun, silaturahmi virtual tidak sedikitpun mengurangi esensi silaturahmi fisik. Bahkan, silaturahmi virtual ini merupakan bentuk perlindungan kita terhadap keluarga di kampung halaman,” ungkap Wiku.

Baca Juga: Pengetatan mudik Polri memeriksa 113.694 kendaraan, sepertiga diminta putar balik

Editor: S.S. Kurniawan