KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perdagangan  Zulkifli Hasan menyampaikan, Kementerian Perdagangan bakal menata sistem promosi yang kerap diistilahkan bakar duit di e-commerce. 

Tak hanya ditata, Zulkifli bahkan menyebut kemungkinan sistem bakar uang tidak akan diperbolehkan. Pasalnya dengan hal tersebut akan berpotensi mematikan usaha lainnya. 

"Biasanya kalau e-commerce kan ada istilahnya bakar uang apa yang kita sebut itu predatory pricing. Itu akan ditata, tidak boleh. Karena nanti yang lain mati," kata Zukifli di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/10). 

Baca Juga: TikTok Hentikan Fitur TikTok Shop di Indonesia Mulai Hari Ini

Mekanisme bakar duit tersebut membuat perusahaan besar memberikan harga yang sangat murah. Namun setelah pasar dikuasai harga akan dikembalikan secara normal. 

"Yang gede-gede bisa rugi dulu, setelah penuh dia kasih harga normal. Itu akan ditata juga," imbuhnya. 

Selain itu, Kementerian Perdagangan juga akan menata arus barang masuk. Dimana, ditemukan fenomena barang impor yang membanjir Indonesia. 

Oleh karena itu, Zulkifli mengatakan temuan tersebut akan ditindaklanjuti dalam rapat  di Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian. 

Dimana akan dievaluasi mengenai barang masuk secara cross border atau transaksi lintas perbatasan yang melibatkan penjual dan pembeli langsung tanpa batasan wilayah negara. 

Baca Juga: Mendag Pastikan TikTok Bakal Patuhi Aturan Pemerintah

"Karena itu dari negara sananya survey, dari surveyor itu masuk ke cross border, ruko-ruko juga bisa jadi cross border kan. Jadi pengawasannya susah sekali," kata Zukifli.

Ia menjelaskan, penataan dan penertiban terkait banjirnya barang impor akan fokus pada daerah-daerah perbatasan, pelabuhan, dan jalan-jalan tikus yang memungkinkan menjadi pintu masuk barang impor. 

"Jadi banjirnya barang impor kita tata, kalau ada cross border, kawasan berikat, proses pabeannya, pelabuhan kita jalan tikus juga banyak itu gimana menertibkan yang akan kita tata," jelasnya. 

Kedua, evaluasi juga akan dilakukan terhadap kebijakan anti dumping. Ia menyebut, kebijakan anti dumping diharapkan bisa segera dibahas dan diselesaikan.

"Apakah anti dumping atau mereka lakukan dumping harga di bawah pasar, itu yang kita atur berjalan atau tidak. Nanti rapat Menko, kemudian Jumat diambil keputusan seperti apa yang harus dilakukan," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi