KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkenalkan fitur keamanan tingkat tinggi dalam sistem administrasi perpajakan terbaru, yakni  Coretax.

Untuk melindungi wajib pajak dari ancaman penipuan (scam) dan penyalahgunaan data, sistem ini akan mengimplementasikan verifikasi biometrik.

Langkah ini diambil sebagai respons atas maraknya upaya penipuan yang mengatasnamakan otoritas pajak, sekaligus untuk memperkuat kedaulatan data (data sovereignty) milik masyarakat dan korporasi.

BPJS Kesehatan vs Asuransi Swasta, Pilih yang Mana?

Baca Juga: Bersiap! Marketplace Lokal Bakal Wajib Pungut Pajak Merchant di 2026

"Jujur memang Coretax itu sangat intensif di awal ketika mendaftarkan konfirmasi ID-nya, tidak hanya ID yang terkait dengan NPWP maupun NIK, tetapi juga ID yang terkait dengan nomor telepon, email, bahkan ada biometrik bapak/ibu," ujar Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam acara Tirto Indonesia Fiscal Forum (IFF) 2026, Selasa (27/1/2026).

Penggunaan data biometrik ini bertujuan untuk memastikan bahwa akses ke akun perpajakan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berhak.

Hal ini meminimalisir risiko data diduplikasi atau disalahgunakan, baik oleh pihak luar yang melakukan upaya scam maupun potensi pelanggaran di internal otoritas sendiri.

Baca Juga: Hanya 18% WP di Indonesia yang Rutin Setor Pajak Bulanan, Ini Langkah Ditjen Pajak

DJP juga menegaskan komitmennya dalam menjaga keamanan siber dengan menjalin kolaborasi strategis bersama otoritas terkait. 

"Kami bekerja sama dengan Satgas PASTI di OJK untuk (menangani) hal-hal tersebut (scam)," tegas Bimo.

Selanjutnya: Hanya 18% WP di Indonesia yang Rutin Setor Pajak Bulanan, Ini Langkah Ditjen Pajak

Menarik Dibaca: Promo Go!Go!Curry! Makan Siang Hemat & Wingstop Tawarkan Voucher Diskon Fantastis

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News