KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menanggapi berbagai spekulasi mengenai kemungkinan perubahan kuota produksi bijih nikel menjelang periode revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Kementerian ESDM memastikan belum ada keputusan terkait besaran total RKAB nikel tahun 2026.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan bahwa pemerintah masih membahas berbagai usulan perubahan RKAB yang diajukan pelaku usaha dan belum menetapkan angka produksi tertentu.

"Terkait RKAB nikel, pemerintah tetap akan menggunakan mekanisme evaluasi resmi sebelum menetapkan perubahan RKAB. Belum sampai pada keputusan angka, masih dalam pembahasan," kata Tri melalui keterangan tertulis yang disiarkan pada Kamis (25/6/2026).

Baca Juga: Tambah Kuota Produksi Bijih Nikel, Central Omega (DKFT) Bakal Ajukan Revisi RKAB

Hal ini merespons berkembangnya spekulasi di pasar mengenai kemungkinan perubahan total RKAB nikel setelah periode revisi yang dijadwalkan berlangsung pada bulan depan. Namun, pemerintah menegaskan seluruh usulan yang masuk masih harus melalui proses penelaahan sebelum diputuskan.

Tri menegaskan proses yang berjalan saat ini merupakan evaluasi terhadap kebutuhan industri, bukan relaksasi kuota produksi. "Nanti tetap akan ada evaluasi. Jadi tidak bisa serta merta (relaksasi)," imbuhnya.

Pemerintah perlu memastikan produksi tetap sejalan dengan kebutuhan pasar dan industri hilir. Dengan demikian, pasokan bahan baku untuk smelter dapat terjaga, sementara keseimbangan pasar, harga komoditas, dan keberlanjutan cadangan mineral nasional tetap menjadi perhatian dalam setiap pengambilan keputusan.

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025, badan usaha dapat mengajukan perubahan RKAB setelah menyampaikan laporan berkala hingga triwulan kedua atau paling lambat 31 Juli pada tahun berjalan. Namun, pengajuan perubahan RKAB tidak serta-merta disetujui.

"Setiap usulan dievaluasi secara hati-hati berdasarkan data produksi, kebutuhan industri, kondisi pasar, serta keseimbangan rantai pasok nasional," tegas Tri.

Baca Juga: Harga Gas Industri Non-HGBT Melejit, Ini Penjelasan Bahlil

Tri menyatakan, proses revisi tidak semata-mata bertujuan menambah atau mengurangi kuota produksi, melainkan memastikan angka yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil di lapangan.

Menurut Tri, pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan sektor hulu dan hilir. 

Penambang perlu mendapatkan ruang untuk tetap beroperasi dan menjalankan investasinya. Sementara industri pengolahan dan pemurnian membutuhkan pasokan bahan baku yang memadai agar aktivitas hilirisasi tetap berjalan.

Pada saat yang sama, pemerintah juga perlu memastikan produksi tidak tumbuh berlebihan. Produksi yang terlalu tinggi berisiko menekan harga komoditas, mempercepat pengurasan cadangan, dan mengurangi efektivitas tata kelola pertambangan nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News