KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) baru saja meneken nota kesepahaman dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Nota kesepahaman ini dilakukan sebagai upaya mencegah berbagai upaya radikalisme melalui laut.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, nota kesepahaman ini perlu dilakukan sehingga koordinasi, aksi dan program pembangunan pemerintah untuk mencegah intervensi dan interupsi dari hal yang tidak diinginkan lebih mudah dilaksanakan.

"Laut itu sangat luas, pintu masuk yang luar biasa mudah untuk segala macam, mulai dari penyelundupan seperti narkoba, senjata.Radikalisme dan sebagainya memerlukan logistik. Logistik termudah untuk didapatkan dari luar ya dari laut," tutur Susi, Selasa (10/9).

Baca Juga: 13 kapal partroli Vietnam berjaga di sekitar landas kontinen Indonesia-Vietnam

Menurut Susi, upaya menjaga keamanan dan kedaulatan negara bisa dilakukan melalui laut. Apalagi, 99,7% perbatasan Indonesia adalah laut. Menurut Susi, karena laut tidak tidak bisa dibentenfi dengan fisik, maka pengamanan harus dilakukan dari satu komando.

"Radikalisme, terorisme menjadi persoalan dunia, bukan cuma Indonesia saja. Mereka akan terus datang untuk menganggu pembangunan, ketenangan, kedamaian negara yang menjalankan pembangunan," tambah Susi.

Ruang lingkup nota kesepahaman antara KKP dengan BNPT ini antara lain pertukaran data dan informasi tentang dugaan atau indikasi terorisme di sektor kelautan dan perikanan, pencegahan paham radikal terorisme di sektor kelautan dan perikanan.

Selanjutnya, peningkatan keterampilan usaha perikanan dalam rangka deradikalisasi kepada mantan narapidana terorisme, orang atau kelompok orang yang terpapar paham radikal terorisme, dan peningkatan sumber daya manusia di lingkungan kedua pihak.

Baca Juga: Menteri Susi menjawab tantangan perang Gubernur Maluku

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius pun mengatakan, adanya pertukaran data dan informasi menjadi satu hal penting untuk mencegah paham radikal di sektor kelautan. Apalagi mengingat perkembangan teknologi yang sangat pesar saat ini.

"Di mana pun raung, apapun badan dan intansi, paham radikal itu bisa terjadi, termasuk keluarga, rekan kerja dan sebaginya. Karena itu perlu sinergitas untuk mencegah ini semua," tutur Suhardi.

Dia pun mengatakan, peran KKP dibutuhkan sebagai upaya deradikalisasi. Menurutnya, ada 600 lebih mantan teroris yang sudah dilepaskan ke masyarakat. Dia mengatakan, bila program deradikalisasi dilakukan maka tindakan terorisme dapat dihindari.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat