KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional pada Agustus 2026 dinilai belum mencerminkan perbaikan kondisi pasar tenaga kerja Indonesia. 

Pasalnya, di tengah penurunan angka pengangguran, kualitas pekerjaan justru dinilai semakin memburuk dan pengangguran kelompok usia muda mengalami peningkatan.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai penurunan TPT nasional sebagai keberhasilan yang semu. Menurutnya, indikator pengangguran yang digunakan belum sepenuhnya menggambarkan kualitas pekerjaan yang tersedia bagi masyarakat.

Baca Juga: Belanja Influencer Rp 14,69 Miliar Disorot, Efektivitas Anggaran Dipertanyakan

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat TPT nasional pada Agustus 2026 sebesar 4,75%, turun dari 4,85% pada Agustus 2025. Namun, pada periode yang sama, TPT kelompok usia muda atau 15–24 tahun justru meningkat dari 16,89% menjadi 17,50%.

"Memang angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun, namun kualitas dari pekerjaan kita semakin buruk," kata Huda kepada KONTAN, Selasa (10/11).

Huda menjelaskan, salah satu persoalan dalam pengukuran ketenagakerjaan adalah seseorang yang bekerja minimal satu jam dalam seminggu sudah dikategorikan sebagai penduduk bekerja. Padahal, kondisi tersebut belum tentu mencerminkan pekerjaan yang layak dan mampu memberikan penghasilan memadai.

Di sisi lain, jumlah pekerja informal juga semakin meningkat. Menurutnya, semakin banyak masyarakat yang terpaksa mencari penghasilan melalui pekerjaan informal, seperti berjualan gorengan hingga menjadi pengemudi ojek online, karena terbatasnya kesempatan kerja formal.

Kondisi tersebut juga terlihat dari meningkatnya persentase masyarakat yang masuk kategori setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu.

"Ini yang akhirnya membuat betul pengangguran terbuka kita turun, tapi semakin tidak berkualitas," ujarnya.

Persoalan lainnya adalah meningkatnya pengangguran di kalangan anak muda. Huda menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius mengingat Indonesia tengah menghadapi momentum bonus demografi.

Menurutnya, potensi penduduk usia produktif tidak akan optimal apabila mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk bekerja secara produktif.

Anak muda yang baru memasuki pasar kerja juga harus bersaing dengan tenaga kerja yang lebih berpengalaman di tengah terbatasnya lapangan pekerjaan. 

Akibatnya, sebagian dari mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan dan berpotensi masuk kelompok NEET (not in employment, education, or training), yakni kelompok usia muda yang tidak bekerja, tidak bersekolah, maupun mengikuti pelatihan.

Lebih lanjut, Huda juga mengkritisi jenis lapangan pekerjaan yang dibuka pemerintah. Salah satunya pekerjaan di dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya belum tentu memberikan kepastian dan kesejahteraan bagi pekerja.

Dia menilai pekerjaan tersebut rentan karena persoalan upah dan status hubungan kerja. Ia mengaku menerima berbagai keluhan pekerja dapur MBG yang mengalami pemutusan hubungan kerja maupun pengurangan gaji.

Menurutnya, pekerja dengan kondisi hubungan kerja yang rentan tersebut tetap dapat tercatat sebagai penduduk bekerja dalam statistik ketenagakerjaan BPS. Dengan demikian, penambahan jumlah orang bekerja belum tentu sejalan dengan peningkatan pekerjaan yang layak.

"Jadi dengan gambaran seperti itu, saya bisa bilang pemerintah tidak dapat membuka lapangan kerja yang layak bagi masyarakat," tegas Huda.

Ia juga menyoroti semakin rendahnya kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja formal. Dia menyebut, pada periode sebelumnya, setiap pertumbuhan ekonomi sebesar 1% mampu menghasilkan lebih dari 400.000 lapangan kerja formal.

Namun, saat ini, setiap pertumbuhan ekonomi 1% menurut perhitungannya hanya mampu menghasilkan sekitar 140.000 tenaga kerja formal. Sementara itu, sebagian masyarakat lainnya harus mencari penghasilan melalui pekerjaan informal dan usaha mikro.

Dia menilai kondisi tersebut berkaitan dengan terbatasnya ekspansi industri dan banyaknya pabrik yang tutup sehingga sebagian masyarakat beralih membuka usaha kecil maupun bekerja serabutan.

Huda menambahkan, pekerja dengan jam kerja di bawah 35 jam per minggu masih menghadapi persoalan kesejahteraan karena penghasilan yang diperoleh belum tentu mencukupi kebutuhan hidup.

Ia juga menyinggung masih adanya tenaga pendidik yang menerima gaji di bawah Rp 500.000 per bulan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu gambaran persoalan kualitas pekerjaan yang perlu dibenahi pemerintah.

"Itu adalah buah kegagalan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja formal yang layak bagi masyarakat kita," pungkasnya. 

Baca Juga: Wapres Sampaikan Niat Mundur ke Prabowo, Minta Kesempatan Buktikan Dokumen di PTUN

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News