KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Konflik di Timur Tengah berpotensi menambah tekanan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lonjakan harga minyak bahkan bisa mengerek belanja subsidi, dan menimbulkan pelebaran defisit hingga lebih dari 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Defisit memang pernah melampaui 3% dari PDB di masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020 silam, yakni mencapai 6,14% dari PDB, kemudian berlanjut di 2021 mencapai 4,65% dari PDB. Meski demikian, terjadinya pelebaran defisit tersebut menjadi alasan, dimana terjadinya krisis pandemi. di tingkat global.

Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai, batas defisit di atas 3% menandakan Indonesia masuk ke jurang resesi. Lembaga tersebut menyatakan bahwa, pelebaran defisit tersebut melanggar konstitusi.

Transformasi Dunia Kerja, Kemnaker Dorong Shopee Affiliate Buka Peluang Kerja Baru

Baca Juga: Ketua Komisi XI DPR: Komisioner OJK Terpilih Harus Perkuat Stabilitas Sistem Keuangan

“(Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa) percuma keliling dunia, ketemu lembaga rating utang fund manager global, kalau disiplin fiskal kendor. Apa yang mau dijelasin ke para investor itu?” mengutip postingan @celios_id, Jumat (13/3.2026).

Celios menilai, ketimbang berkeliling dunia, alangkah baiknya Purbaya berdiskusi mendalam dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membeberkan kondisi perekonomian yang saat ini terjadi, agar pelebaran defisit APBN dapat dihindari.

Permasalahan perekonomian Indonesia tersebut di antaranya, pertama rating utang pemerintah menurun. Lembaga pemeringkat internasional Moody’s Ratings menurunkan outlook peringkat kredit Pemerintah Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil, namun tetap mempertahankan peringkat utang jangka panjang Indonesia di level Baa2, baik untuk mata uang lokal maupun asing.

Selanjutnya, lembaga pemeringkat kredit internasional, Fitch Ratings merevisi outlook atau prospek peringkat kredit utang pemerintah Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil, meski tetap mempertahankan peringkat utang jangka panjang Indonesia di level BBB.

Kedua, jebakan bunga mahal untuk APBN dinilai semakin terjepit. Ketiga, nilai tukar rupiah melemah akibat aliran modal asing keluar dari pasar keuangan dalam negeri. Keempat, suku bunga bank meningkat, dan cost of fund menjadi mahal. Kelima, PHK Massal.

Baca Juga: Mudik Lebaran 2026, One Way Trans Jawa Diperpanjang, Cek Jadwal Rekayasa Lalu Lintas

Melihat kondisi tersebut, Celios menilai harus ada pergeseran belanja agar defisit APBN tetap terjaga di bawah 3% dari PDB. Misalnya dengan menggeser belanja Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Food Estate, dan menyatukan kembali nomenklatur kementerian agar efisien.

“Batas defisit diperlebar, kita semua yang dikejar pajaknya buat bayarin utang pemerintah. Sekarang saja punya anak WNI dapat warisan utang pemerintah Rp 33,8 juta,” tulis Celios.

“Defisit APBN mau diperlebar buat kesejahteraan rakyat? Ah, yang bener. Tata kelola MBG yang ada sekarang, menambah belanja dan utang artinya menambah pemborosan. Terus yang bayar bunga dan pokok utangnya siapa?,” sambungnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News