KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah didesak bukan hanya memperbaiki data desil berdasarkan sanggahan masyarakat, melainkan juga menghitung ulang seluruh pemeringkatan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama untuk desil 9 dan 10.

Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, menilai perbaikan menyeluruh diperlukan karena penentuan desil menggunakan metode Proxy Means Test (PMT) yang perlu diuji kembali tingkat ketepatannya.

“Dengan margin error yang tinggi, saya meminta BPS dan pemerintah merekalkulasi ulang semua data, bukan hanya masyarakat yang menyanggah. Artinya, ada rekalkulasi ulang mulai dari model PMT-nya, hingga penggunaan datanya,” ujar Nailul kepada Kontan, Kamis (3/9/2026). 

Menurutnya, evaluasi juga perlu menyentuh indikator yang digunakan dalam PMT, terutama kepemilikan aset. Ia menilai aset tidak cukup dilihat dari keberadaannya, tetapi perlu diperhatikan bagaimana aset tersebut diperoleh dan apakah benar mencerminkan kemampuan ekonomi rumah tangga.

Baca Juga: BPS Ungkap Alasan Warga Masuk Desil 9-10, Bukan Cuma Soal Gaji

Nailul mencontohkan penerima bantuan perbaikan rumah yang justru keluar dari kelompok penerima bansos setelah memiliki aset berupa rumah. Padahal, kepemilikan rumah tersebut tidak serta-merta menunjukkan peningkatan kemampuan ekonomi, terutama jika rumah merupakan warisan.

Ia juga menilai persoalan semakin kompleks pada desil 9 dan 10 karena kesenjangan kemampuan ekonomi di dalam kelompok tersebut sangat lebar. 

Rumah tangga dengan pengeluaran Rp11 juta-Rp12 juta per bulan, misalnya, memiliki kondisi yang jauh berbeda dengan rumah tangga yang pengeluarannya di atas Rp50 juta, tetapi dapat ditempatkan dalam kelompok desil yang sama.

Oleh karena itu, Nailul mendorong pengelompokan yang lebih rinci, terutama pada desil 6-10.

“Makanya, sebaiknya harus dikelompokkan lagi terutama di desil 6-10. Jangan sampai ada persepsi mereka didata masuk ‘kaya’, tetapi ternyata masih susah juga,” ujarnya.

Menurutnya, kesalahan klasifikasi tersebut berisiko menimbulkan exclusion error, yakni masyarakat yang sebenarnya masih membutuhkan bantuan justru kehilangan akses. 

Ia mencontohkan penerima BPJS PBI yang dikeluarkan karena berada di desil 6-10, meski kondisi sosial ekonominya masih membutuhkan bantuan.

Baca Juga: Pemerintah Tunggu Pembaruan DTSEN Sebelum Batasi Pertalite Berdasarkan Desil

Selain pengelompokan, Nailul meminta pemerintah memperhitungkan aset produktif secara lebih tepat. Menurutnya, kepemilikan saham dan surat utang negara lebih dapat menggambarkan kapasitas ekonomi dibandingkan sekadar kepemilikan rumah yang diperoleh dari warisan.

Nailul pun meminta pemerintah menunda penggunaan desil sebagai dasar pemberian bansos dan subsidi sampai proses perbaikan selesai. Menurutnya, perbaikan harus mencakup pembaruan data sekaligus metode estimasi agar masyarakat yang berhak tidak kehilangan bantuan akibat kesalahan klasifikasi.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengatakan DPR telah meminta Badan Pusat Statistik (BPS) mempercepat perbaikan data desil yang diajukan masyarakat melalui mekanisme sanggah. Komisi X meminta proses tersebut dituntaskan maksimal dua minggu.

“Target untuk perbaikan desil ini kami tadi menyampaikan agar maksimal dua minggu harus tuntas ketika masyarakat kita mengajukan sanggah desil tersebut melalui kanal-kanal yang sudah disiapkan oleh BPS RI,” ujar Lalu di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (2/8/2026). 

Lalu juga meminta BPS memperbarui data secara berkala dan menjelaskan sumber data yang digunakan dalam menentukan desil.

Menurut Lalu, persoalan desil berkaitan langsung dengan akses masyarakat terhadap berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial dan KIP Kuliah. Ketidaksesuaian desil dapat membuat masyarakat yang seharusnya menerima bantuan justru kehilangan akses.

Baca Juga: Komisi X DPR Minta BPS Tuntaskan Perbaikan Desil DTSEN Maksimal Dua Minggu

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News